DPR Minta Kementan Setop Mainkan Izin Impor

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin.

Kementerian Pertanian diminta meningkatkan kinerjanya dan tidak gegabah dalam kebijakan impor yang kerap dimainkan politisi “hitam”.

JAKARTA, NEWSURBAN.ID — DPR RI melalui Komisi IV meminta keseriusan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kinerjanya. Termasuk kebijakan impor.

Kementan diminta dalam mengambil kebijakan impor, harus penuh perencanaan dan melalui kajian yang cermat. Tidak gegabah asal impor. Impor produk kerap menjadi mainan para politikus “hitam”.

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin mengatakan, kebijakan importasi pangan seperti impor hortikultura, daging, unggas, hingga pangan bukan sesuatu yang tabu.
Akan tetapi, harus didahului perhitungan yang cermat dan sesuai.

Importasi, kata dia, tidak bisa dilakukan dengan gegabah tanpa memperhatikan produksi nasional. “Produksi pertanian dalam negeri juga harus dipacu,” ungkapnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementan, kemarin.

Sejumlah kebijakan impor, diharap segera dievaluasi. Misalnya, impor daging kerbau beku. Selain harus dipastikan aman dikonsumsi, juga bisa berefek pada peternak lokal. Usahanya bisa tutup. Sebab, sudah masuk pasar.

Nah, Pemprov Jawa Tengah sudah menegaskan tidak akan menerima daging impor. Idealnya bisa diikuti provinsi lain. “Saya tak ingin lagi mendengar ada impor tapioka. Impor kedelai. Harus ditata ulang. Jangan ada monopoli,” pintanya.

“Seperti seorang pengusaha informasinya dapat sejuta dari kuota dua juta. Tidak mungkin Kementan tidak tahu ini. Impor kedelai bukan dua juta. Ternyata lima juta ton,” tegasnya.

Diakuinya, ia harus berulang kali mondar-mandir ke ruang fraksi untuk klarifikasi. Termasuk soal pemberitaan-pemberitaan yang banyak muncul belakangan. Isunya banyak menyerempet komisi IV dan Kementan.

“Jujur, saya kemarin malu masuk pemberitaan. Apalagi kemudian dipanggil fraksi saya. Ini apalagi di komisi IV? Besoknya saya dipanggil lagi. Beritanya entah benar atau tidak, anaknya menteri bermain begini-begini. Saya cuma jelaskan hanya tahu di media. Kalau saya bilang tahu, pasti saya ditanya di fraksi kenapa tidak dicegah,” bebernya.

Ia juga mengaku, berulang kali mengingatkan ke kementerian pertanian. Eselon I Kementan sampai ke staf terbawah untuk wajib taat ke atasannya pada mentan. Tetapi untuk hal yang positif. Bukan yang tidak-tidak,” paparnya.

“Saya juga yakin Pak Mentan tidak seperti itu. Sudahlah. Jangan bermain-main lagi. Saya ingatkan setop. Tidak usah ke sana-ke sini. Saya tahu kok ini semua,” bebernya.

Anggota Komisi IV DPR RI, Yohanes Fransiskus Lema menambahkan, penerbitan RIPH (Rekomendasi Impor Produk Hortikultura) mendapat sorotan publik. Diduga sarat praktik korupsi dan kolusi.

Data Ditjen Hortikultura juga mencatat pada 2018 ada 30 perusahaan yang tidak lunas tanam dan produksi. Lalu di 2019 ada 39 perusahaan.

“Karut marut RIPH mestinya menjadi momentum untuk bangkit dari ketergantungan impor. Tinggalkan impor, fokus produksi dalam negeri,” paparnya.

Kebijakan impor, diakuinya, jangan sampai membunuh produksi dalam negeri. Sebab, hal itu berarti membunuh petani dalam negeri. Impor hanya alternatif yang bersifat komplementer. Sehingga fokus penyediaan atau pemenuhan kebutuhan nasional harus bersandar pada produksi dalam negeri.

“Paradigma ini tidak boleh dibolak-balik. Sampai kapan harus berada di zona nyaman ketergantungan pada impor? Karena itu, saya tegaskan bahwa komoditas impor bukan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” tegasnya.

Sementara itu, Sekjen Kementan, Momon Rusmono menuturkan, sebenarnya ada penurunan impor pada sebagian besar komoditas pertanian utama. Seperti jagung, ubi kayu dan lain-lain.

Jagung pada periode Januari-September lalu diimpor satu juta ton lebih. Periode sama tahun ini hanya 911 ribu ton. “Komoditas lain gandum, lengkeng, kakao dan sebagainya juga turun,” bebernya.

Diakuinya masih ada beberapa komoditas utama pertanian yang diimpor. Sudah disiapkan sejumlah kebijakan usulan langkah pengendalian impor. Seperti pengaturan impor gandum, tepung ubi kayu (tapioka), kedelai dan tembakau.

“Izin impor misalnya nanti dilakukan satu pintu dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait. Nanti pengaturannya lewat rakortas. Termasuk memberlakukan wajib tanam, bermitra dengan petani dan membeli produk petani lokal,” bebernya. (#)

Leave a Reply