Komitmen Wujudkan GGCG, Penggiat Antikorupsi Apresiasi Danny Pomanto

Dari empat paslon yang tampil dalam debat kandidat kedua Pilkada Makassar, penggiat antikorupsi memberi apresiasi kepada Danny-Fatma yang menyuarakan Good Governance dan Clean Government (GGCG) untuk pemberantasan korupsi.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Pascadebat kandidat kedua Pilkada Makassar, penggiat antikorupsi Djusman AR menilai, dari empat kandidat hanya Mohammad Ramdhan Pomanto – Fatmawati Rusdi (Danny-Fatma) atau ADAMA yang menyuarakan pemberantasan korupsi.

“Tampaknya dari 4 paslon hanyalah paslon 1 (Adama) yang menyuarakan dan menegaskan komitmen antikorupsi dalam visi misix. Masyarakat harus paham bahwa sesuatu yang tertera dalam lembaran visi misi jelss akan menjadi dokumen negara kelak di mana visi misi tersebut jelas terdata di KPU,” kata Djusman.

Menurutnya, program dan visi misi itu juga nantinya akan menjadi tagihan oleh masyarakat khususnya penggiat anti korupsi dan DPRD. “Menegaskan tercatat dalam visi misi adalah bukan hal yang main-main, bukan berupa retorika belaka untuk menebar kemanisan janji agar mendapat simpatik pemilih demi meraup suara, tapi dapat dimaknai merupakan komitmen yang tinggi,” tutur Djusman.

Dia menilai semua program ADAMA yang disampaikan dalam debat mulai sesi 1 dan 2 tak ada yang lepas dari program kebutuhan masyarakat sesuai UU No.28/99 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas KKN, pemerintahan yang melayani, bertanggng jawab, transparansi, akuntabilitas, dan bahkan sangat tegas mendorong lahirnya pemerintahan yang berkeadilan sosial dan perwujudan welfare economic.

Pada sesi tanya jawab yang ditujukan kepada ADAMA oleh paslon 2 bahwa di era pak Danny Pomanto cukup banyak perkara korupsi? Terlihat Danny Pomanto menjawab dengan santainya bahwa itu kan politis.

“Menurut saya jawaban DP itu sudah benar dan bagi kami penggiat anti korupsi, harusnya pertanyaan itu tak tepat ditujukan ke DP, mengingat kalau kita mau bicara pemimpin anti korupsi mestinya dilihat dari perspektif kepastian hukumnya. Maksud saya apakah di masa Pak DP memimpin Kota Makassar dia terjerat perkara korupsi? Apakah oknum-oknum bawahannya yang disangka korupsi itu melibatkan dirinya atau karena kebijakannya? Dan apakah Pak Danny melakukan pembiaran? Apakah Pak Danny menutup aksesitas publik atau menghalang-halangi proses hukum?” tanya Djusman.

Malah lanjut Djusman, Danny Pomanto yang mengimbau untuk diproses secara hukum atas semua dugaan perkara korupsi, baik yang berdasar pada temuan NGO, audit BPK, APIP. “Diketahui DP selalu berupaya bersikap kooperatif mendorong ke ranah hukum untuk ditindaklanjuti aparat penegak hukum, baik di kejaksaan, kepolisian hingga KPK,” beber Djusman.

Bahkan sambung dia, NGO-NGO Antikorupsi diajak berdiskusi dalam kebijakan yang partisipatif. “Pak danny pun berulang kali membuat suatu kegiatan berkaitan pendidikan anti korupsi, pelayanan publik, dan partisipasi publik, bahkan pernah bekerja sama dengan lembaga Transparancy Internarional Indonesia. Begitu pun dengan NGO-NGO antikorupsi di Sulsel,” jelasnya.

Penghargaan dari negara dalam status WTP ungkap Djusman, tak cuma sekali diperoleh Danny Pomanto dengan sempurna. “Nah melihat komitmen DP itu, tentulah tak salah bila teman-teman NGO Antikorupsi mendukungnya penuh semangat,” ujar Djusman.

Bagi aktivis anti korupsi kata Djusman, tentu alasan mendukungnya adalah karena pengawalan program. “Bukan soal pilkadanya, namun bagaimana cermat menilai paslon siapa yang menyuarakan good governance dan clean government,” terangnya.

Dengan komitmen tersebut, Djusman mengharapkan paslon ADAMA dan para partai pengusung serta pendukungnya nanti dapat turut serta melibatkan diri dalam perayaan Hari Anti Korupsi 9 Desember bertepatan dengan hari pencoblosan Pilkada Serentak. (*)

Leave a Reply