Living Cost Lebih Besar, Irman-Zunnun Gagas Upah Minimum Perempuan Lebih Tinggi dari Laki-laki

Pasangan Irman-Zunnun menggagas program upah minimum perempuan lebih tinggi dibanding pekerja laki-laki. Ini alasannya!

JAKARTA, NEWSURBAN.ID — Calon Wali Kota Makassar Irman Yasin Limpo bersama wakilnya, Andi Zunnun Armin NH, menunjukkan keberpihakannya terhadap perempuan di bidang ketenagakerjaan, saat pelaksanaan Debat Publik III Pilwali Makassar, yang dilaksanakan di Jakarta, Jumat, 4 Desember 2020. Ia menegaskan, akan menetapkan upah minimum untuk perempuan yang lebih besar dari laki-laki.

Alasan None – sapaan akrab Irman YL, sangat menyentuh. Perempuan secara kodrati yang harus mengalami menstruasi, menyusui, dan melahirkan, akan membuat living cost mereka lebih besar dan beban mereka saat bekerja lebih berat.

“Sudah menjadi kodrat perempuan untuk mengalami menstruasi, menyusui, dan melahirkan. Sangat berat jika mereka bekerja sambil menyusui. Inilah alasan, kenapa upah mereka harus lebih tinggi dari laki-laki. Karena laki-laki tidak mengalami itu. Ini harus menjadi hitungan pemerintah dalam menetapkan upah minimum,” tegasnya.

Ia menegaskan, tak perlu ada kekhawatiran akan timbulnya masalah baru akibat kebijakan ini. Mengingat, jumlah perempuan jauh lebih besar dibanding laki-laki. Mereka juga memiliki kompetensi, yang memang dibutuhkan dunia kerja.

“Jika daya tawar ekonomi mereka lebih kuat, maka sistem kehidupan mereka pun akan lebih kuat,” ujarnya.

Program dana hibah untuk warga RT, lanjut None, juga menjadi bukti keberpihakannya terhadap perempuan. Diketahui, ekonomi sekarang banyak ditopang oleh kaum perempuan yang bergelut dengan UMKM.

“Dana hibah ini bisa digunakan untuk meningkatkan kompetensi mereka, melatih mereka bagaimana menghasilkan produk berkualitas, dan bagaimana memasarkannya secara online,” ungkapnya.

Selain keberpihakan terhadap perempuan, ia juga menyampaikan mengenai hak-hak kaum difabel yang harus dipenuhi pemerintah. Pemerintahan selama ini, belum mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi kaum difabel.

“Minimal mereka tahu bahwa di depan mereka ada lubang, 20 meter dari mereka ada tiang listrik, ada keramaian. Pemerintah harus hadir, bagaimana menemukan sebuah teknologi di era kebaruan ini, sensor-sensor seperti itu yang bisa kita hadirkan. Kalau kami, pasti menghadirkan, bukan membanggakan sesuatu yang bersifat konsepsi semata, tetapi tidak ada solusi bagi kaum difabel,” terang mantan Kepala Dinas Pendidikan Sulsel ini. (*)

Leave a Reply