Mulai 11 Desember, Pemda Serahkan Ribuan Izin Pertambangan ke Kementerian ESDM

Ilustrasi Aktifitas Pertambangan

Peralihan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat ini dilakukan sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Nomor 3 Tahun 2020 yang disahkan pada Mei lalu.

JAKARTA, NEWSURBAN.ID — Kementerian ESDM meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerbitkan ribuan izin usaha pertambangan (IUP) diserahkan ke pemerintah pusat. Penyerahan dilakukan mulai besok.

Walaupun sebelumnya, pemerintah daerah (Pemda) punya kewenangan mengeluarkan IUP. Hal ini disampaikan Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Sujatmiko dalam konferensi pers Minerba EXPO 2020 secara virtual, Kamis (10/12/2020).

“Maka kami sudah bersurat ke gubernur untuk menyerahkan seluruh perizinan di daerah, sehingga 11 Desember ke depan pemerintah akan mengelola perizinan nasional dan nanti begitu PP (Peraturan Presiden) terbit, kami akan tugaskan,” katanya.

Menurutnya, peralihan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat ini dilakukan sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Nomor 3 Tahun 2020 yang disahkan pada Mei lalu.

Dalam UU tersebut, pasal tentang perizinan yang dikeluarkan pemerintah daerah dihapus dan implementasinya dilakukan enam bulan setelah UU disahkan.

Meski begitu, Sujatmiko enggan menyebutkan berapa IUP yang akan dikembalikan ke pemerintah pusat. Tapi, berdasarkan catatan yang ada ribuan IUP yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Sebagai perbandingan, pada 2018 saja, Kementerian ESDM meminta kepala daerah seluruh Indonesia untuk segera mencabut 2.522 izin pertambangan yang berstatus non clear and clean (CnC).

Ribuan IUP ini masuk dalam kawasan yang tumpang tindih atau yang masih menunggak pajak dan royalti ke pemerintah. (*)

One thought on “Mulai 11 Desember, Pemda Serahkan Ribuan Izin Pertambangan ke Kementerian ESDM

  1. Pingback: Wahli Beri Alaram Kerusakan Hutan di Sulsel Akibat Pertambangan | Newsurban

Leave a Reply