Pakar Minta Negara Menjamin Kemanjuran Vaksin 90 Persen

Pakar bependapat, negara harus menjamin memiliki efikasi, efektivitas yang tinggi, dan keamanan dari vaksin gratis.

JAKARTA, NEWSURBAN.ID — Pakar Epidemiologi Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mendorong pemerintah tetap memilih kandidat vaksin virus corona (Covid-19) yang memiliki tingkat efikasi atau kemanjuran di atas 90 persen dalam program vaksinasi yang telah dicanangkan gratis oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, selain memiliki efikasi dan efektivitas yang tinggi, juga negara tetap menjamin keamanan vaksin. Dengan demikian, program vaksinasi dapat berjalan dengan lancar, sehingga mampu mewujudkan target pemerintah dalam memunculkan kekebalan kelompok (herd immunity) terhadap penularan virus corona.

“Kita harus mengusahakan efektivitas, efikasi, vaksin Covid-19 harus memadai ya atau mendekati optimal, yaitu 90 sampai 100 persen. Oleh sebab itu, negara harus mulai negosiasi dengan produsen vaksin di negara lain mulai saat ini,” kata Dicky saat dikutip CNNIndonesia, Kamis (17/12).

Baca Juga: Menkes Terawan Sebut Vaksin Covid-19 Aman dan Sesuai Rekomendasi WHO

Menurut Dicky, dalam program vaksinasi, pemerintah masih memiliki segudang pekerjaan rumah usai memutuskan untuk menggratiskan vaksin Covid-19.

Dicky pun mendorong agar peta jalan (roadmap) vaksinasi dibuat sedetail mungkin agar tidak terjadi kesalahan di tengah program vaksinasi pemerintah.

Dia meminta agar pemerintah menyiapkan skema tahunan vaksin dengan target yang proporsional. Sebab, setiap vaksin memiliki daya antibodi yang berbeda, peneliti menyebutkan daya tahan vaksin di tubuh bertahan di kisaran 6-24 bulan.

Karena itu, bila pemerintah tidak menyiapkan skema vaksinasi dengan serius, maka target herd immunity bisa terhambat. “Jadi harus membuat mapping, ya berarti misalnya dimulai April 2021 ya diupayakan vaksinasi selesai pada April 2022,” kata dia.

Baca Juga: Indonesia Siapkan Vaksin COVID-19 yang Aman dan Sesuai Standar

Dicky menjelaskan, herd immunity hanya bakal tercapai bila tiga aspek terpenuhi, yakni terjaminnya efikasi dan keamanan vaksin, angka reproduksi yang ditekan seminimal mungkin, dan program vaksinasi yang dilakukan menyeluruh hampir 100 persen.

Tetapi kata dia lagi, yang terpenting saat ini dan berpotensi menjadi hambatan vaksinasi menurut Dicky adalah logistik. Karena seluruh negara di belahan dunia tengah berlomba mendapatkan vaksin covid-19, sehingga bila Indonesia tidak gerak cepat, maka skema vaksinasi bisa tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan pemerintah dan warga. “Saat ini logistik yang harus diantisipasi mulai sekarang ya, karena ini bisa menjadi hambatan besar nantinya,” kata Dicky.

Dia mengimbau, pemerintah mulai membuat kebijakan yang berbeda terkait vaksinasi ini yakni penyusunan yang dimulai dari bawah, bukan atas. Kata dia, hal itu berkaca pada kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah pusat Indonesia selama penanganan pandemi ini.

Baca Juga: Vaksinasi Masih Butuh Waktu, Jangan Lupakan 3M

Menurutnya, pengambilan keputusan kerap dilatarbelakangi data dan penelaahan situasi dari orang di pusat. Dicky pun mencontohkan, ketika pemerintah ingin membuat cakupan data masyarakat, maka harus dimulai dari pencarian lini terbawah sedetail mungkin.

Dalam hal ini Dicky meminta pemerintah untuk memprioritaskan vaksinasi dan cakupan warga mulai dari lingkup Puskesmas. “Seharusnya tidak boleh top-down ya, harus benar-benar kebijakannya bottom-up,” pungkas Dicky.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyepakati untuk melaksanakan vaksinasi corona secara gratis. Keputusan itu ia sampaikan pada Rabu (16/12) kemarin itu mengakhiri polemik mengenai skema vaksinasi berbayar alias mandiri. (nd/#)

Leave a Reply