Kadir Halid: Perombakan AKD Golkar di DPRD Sulsel Tidak Pernah Dirapatkan

“Heran juga mengapa ada perombakan pengurus termasuk penunjukan plt Ketua DPD II dan penggantian pejabat Alat Kelengkapan Dewan di DPRD Sulsel dilakukan tanpa pernah dibicarakan dalam rapat,” kata Kadir.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Ketua harian DPD Partai Golkar, HA Kadir Halid angkat suara terkait kisruh penunjukan sejumlah pelaksana tugas Ketua DPD Golkar di beberapa kabupaten di Sulsel.

Ia mengatakan pergantian jabatan Ketua DPD itu tidak pernah dibicarakan di DPD Golkar Sulsel. “Heran juga mengapa ada perombakan pengurus termasuk penunjukan plt Ketua DPD II dan penggantian pejabat Alat Kelengkapan Dewan di DPRD Sulsel dilakukan tanpa pernah dibicarakan dalam rapat,” kata Kadir.

Baca Juga: DPP Golkar Sebut Adnan Tokoh Muda Sukses

Mantan anggota DPRD Sulsel menambahkan sejak diumumkan namanya sebagai ketua harian, ia tidak pernah diundang menghadiri rapat dan pertemuan di kantor DPD Golkar Sulsel. “Saya ketua harian tetapi sejak SK DPP turun, saya tidak pernah diundang rapat,” kata Kadir lagi.

Di DPRD Sulsel, Fraksi Golkar merombak Alat Kelengkapan Dewannya (AKD). Perombakan tersebut telah disahkan melalui rapat paripurna anggota DPRD Sulsel, Selasa (22/12) yang dipimpin oleh wakil tetua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif.

Baca Juga: Taufan Pawe Terpilih Secara Aklamasi Ketua Golkar Sulsel

Zulkifli Zain jabatan sebelumnya Anggota Badan Musyawarah DPRD Sulsel, sekarang situnjuk anggota Badan Anggaran dan Wakil ketau Badan Kehormatan DPRD Sulsel. Selanjutnya Rahman Pina menjabat sebagai Ketua Komisi D, jabatan sebelumnya Wakil Komisi A.

Kemudian Hatta Marakarma, jabatan sebelumnya anggota Komisi E menjadi Wakil Ketua Komisi A Lalu John Rende Mangontan, jabatan lama ketua Komisi D, menjadi anggota Komisi E dan anggota Badan Musyawarah.

Baca Juga: Andi Ina Resmi Ketua DPRD Sulsel 2019-2024

Surat Rekomendasi dari Fraksi
“Saya heran kalau ada surat fraksi tentang pergantian Ketua Komisi D, karena surat fraksi harus didasari oleh surat DPD Golkar Sulsel, dan surat DPD Golkar harus atas dasar rapat pengurus, setidak tidaknya rapat pengurus harian. Dan saya tau bahwa belum ada rapat Golkar menyangkut hal tersebut,” ungkap.

Ketua Golkar pada saat konferensi pers untuk mengumumkan susunan pengurus, menyatakan Golkar Sulsel saat ini tidak lagi otoriter.

“Surat fraksi pasti sudah disetujui ketua, dan kalau itu benar maka janji Ketua Golkar tidak lagi otoriter tidaklah benar alias tetap otoriter,” kata Kadir. (#)

Leave a Reply