Dukung Vaksinasi, Djusman AR: Saya Siap Jadi Orang Pertama Divaksin

Mendukung program vaksinasi sebagai upaya pencegahan Covid-19, penggiat antikorupsi Djusman AR mengatakan siap menjadi warga pertama di Sulsel yang divaksin.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Penggiat antikorupsi Djusman AR menyatakan mengapresiasi program vaksinasi sebagai upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Selain vaksinasi, Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ini, juga mengapresiasi berbagai uapaya yang telah dilakukan pemerintah.

“Dimulai dari penerapan pakai masker, jaga jarak, cuci tangan hingga penerapan PSBB dapat diakui bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi sangat serius dan patutlah diapreseasi oleh segenap lapisan masyarakat,” ujar Djusman.

Baca Juga: Djusman: Pandemi COVID-19 Berpotensi Jadi Ladang Korupsi

Kebijakan besar-besaran untuk menekan atau memberantas wabah tersebut tak tanggung-tanggung hingga berimplikasi pada anggaran yang fantastik.

Pada 2020 anggaran yang digelontorkan untuk penanganan Covid-19 di Tanah Air mencapai Rp801,86 triliun. Terdiri dari APBN sebesar Rp695,2 triliun, APBD Rp78,2 triliun, dan dana desa Rp28,46 triliun.

Di Sulsel pun juga tak kecil jumlahnya mencapai Rp500 miliar.

Baca Juga: Djusman AR Bakar Semangat Kader HMI Membongkar Korupsi

“Kebijakan serius itu terlihat dari pemberian kewenangan kepada seluruh pemerintah daerah untuk menggunakan atau menarik APBD tak terduga guna dapat menindaklanjuti wabah tersebut dengan baik,” kata Djusman yang juga Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya Hukum dan Politik (LP-SIBUK) Sulawesi Selatan.

Memang, lanjut dia, di lain sisi kebijakan kebebasan penggunaan anggaran tersebut menuai banyak masalah. Bahkan ditemukan terdapat oknun menjadikan ladang bisnis hingga terjerat korupsi.

“Misalnya dalam hal Bansos yang menyeret mensos. Begitupula yang terjadi di Makassar yang saat ini sedang bergulir di Polda Sulsel,” ucapnya.

Atas kejadian itu kata Djusman, pada prinsipnya, sebagai masyarakat pemegang hak warga negara sangat kecewa dengan kejadian tersebut.

Baca Juga: Firli Akan Hukum Mati Koruptor Dana Covid-19, Djusman AR: Harus Dibuktikan

Saat ini, lanjut dia, pemerintah kembali menetapkan kebijakan baru yakni vaksinasi untuk seluruh warga negara, meskipun terdapat kriteria wajib vaksin. Begitu pun terhadap yang tidak berkriteria.

Kebijakan tersebut menjadi perhatian publik dengan beraneka ragam pendapat, ada yang mau dan tak sesikit yang menolak.

Untuk hal itu, kata Djusman, tentu pemerintah wajib berkomunikasi atau menjelaskan ke publik keamanan dan manfaat vaksin tersebut.

Sekiranya itu sudah dilakukan, lanjut dia, dan ada pertanyaan dari pemerintah bahwa siapa yang bersedia pertama divaksin?

Baca Juga: Rp500 Miliar Anggaran COVID-19 Sulsel, Andi Ansyari Mangkona: Gotong Royong Kunci Utama Hadapi Virus Corona

“Maka saya akan mengangkat tangan dengan berucap saya bersedia.
Intinya karena menyangkut kepentingan kemanusiaan dan keberlanjutan kehidupan manusia atau warga negara, saya ikhlas untuk dijadikan pertama divaksin,” ujar Djusman.

Dia yakin bahwa pemerintah tentu tak akan mengambil kebijakan penggunaan vaksin yang justru akan merugikan atau mengorbankan rakyatnya.

“Aktivis itu wajib punya nyali, niat baik dan rasionalisme. Insha Allah,” ucapnya. (#)

Selanjutnya: 18 Tahun Jadi Penggiat Antikorupsi, Djusman AR: Membongkar Korupsi Ngeri-ngeri Sedap

Leave a Reply