BPK Beberkan Titik Rawan Korupsi Dana APBN di Masa Pandemi Corona

Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna.

Potensi risiko kupsi ABPN di masa Pandemi Corona, yakni salah urus, pemborosan, korupsi, hingga penipuan pada tata kelola anggaran negara di tengah krisis akibat pandemi virus corona atau covid-19.

JAKARTA, NEWSURBAN.ID — Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, risiko korupsi ini muncul dari proses audit pemerintah terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Khususnya, anggaran penanganan dampak covid-19 berbentuk program bantuan sosial (bansos).

“Saat ini terdapat investigasi yang sedang berlangsung di Indonesia tentang kemungkinan salah alokasi dana bantuan Covid-19 yang cukup besar,” ungkap Agung pada webinar mengenai transparansi keuangan negara yang diselenggarakan lembaganya secara virtual, Senin (11/1/2021).

Diketahui untuk penanganan pandemi Covid-19, pemerintah telah mengalokasikan dana APBN senilai Rp695,2 triliun. Anggaran itu digelontorkan melalui program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Baca Juga: Djusman: Pandemi COVID-19 Berpotensi Jadi Ladang Korupsi

Penggunaan dana tersebut melalui berbagai program. Salah satunya perlindungan sosial dengan pagu mencapai Rp230,21 triliun.

Program ini dilaksanakan dengan memberi bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak. Namun belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan ada dugaan tindak korupsi dana bansos yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Menurut dia, sebelum KPK mengungkap dugaan itu, BPK sudah melangsungkan audit pemeriksaan keuangan terhadap dana PC-PEN dari pemerintah. Audit dilakukan sejak Agustus 2020 dan rencananya akan selesai serta diumumkan ke publik pada Januari 2021.

“BPK menyadari kondisi tersebut dan oleh karena itu sedang melakukan audit komprehensif berbasis risiko. Transparansi dan akuntabilitas adalah dua komponen utama tata kelola yang baik yang tidak boleh dikompromikan bahkan selama krisis,” tuturnya.

Baca Juga: KPK Gunakan Pasal Ini Jerat Hukuman Mati Pelaku Korupsi Dana Bencana COVID-19

Lebih lanjut, Agung mengatakan audit keuangan ini dilakukan lembaganya pada tiga hal, yaitu laporan keuangan, kinerja, dan kepatuhan. “Kami berharap dapat menerbitkan laporan audit nasional awal tahun ini,” imbuhnya.

Menurut Agung, audit dilakukan untuk menguji efektivitas dan inklusivitas dari keseluruhan anggaran yang digunakan pemerintah untuk penanganan pandemi.

Tujuan lain kata dia, agar bisa mendorong pemerintah dan semua pihak terkait agar lebih tepat sasaran dalam mendistribusikan anggaran. “Agar manfaat program sosial dan pembangunan kepada semua penerima manfaat tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, dan afiliasi politik,” ungkapnya.

Agung juga mengungkapkan krisis ekonomi akibat Covid-19 membuat target-target pembangunan berkelanjutan (SDGs) sulit tercapai di berbagai negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Dia menyebut contoh pencapaian kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim, mengurangi ketimpangan, mencapai ketahanan pangan, hingga pendidikan yang berkualitas.

“Pandemi Corona telah menempatkan ekonomi dunia dalam kondisi yang buruk dan mendorong jutaan orang kembali ke dalam kemiskinan, memperburuk ketimpangan dan memaksa banyak orang untuk tetap atau kembali hidup dalam kemiskinan ekstrim,” jelasnya.

Baca Juga: Firli Akan Hukum Mati Koruptor Dana Covid-19, Djusman AR: Harus Dibuktikan

Sementara Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menilai efek pandemi memang membuat tata kelola keuangan semakin menantang.

Bahkan kata Yusuf, efek pandemi ini, memberikan pekerjaan rumah bagi pemerintah terkait risiko akuntabilitas. “Dari pengalaman kami, ini kerap muncul karena kurangnya upaya menjaga soal pengadaan, distribusi, dan pengeluaran yang tidak efisien,” ujarnya.

Di momen yang sama, Kepala Spesialis Tata Kelola dan Ketua Komunitas Sistem Informasi Manajemen Keuangan (FMIS CoP) Bank Dunia Cem Dener menilai digitalisasi dapat digunakan pemerintah berbagai negara untuk meminimalisir terjadinya risiko pada tata kelola keuangan. “Kita dapat fokus pada teknologi baru untuk menyederhanakan sistem dan operasi pemerintah dengan biaya yang efektif, sehingga dapat mengurangi biaya dan meminimalkan penciptaan risiko,” katanya pada kesempatan yang sama. (*)

Leave a Reply