Listyo Sigit Calon Tunggal Kapolri, Ini Rekam Jejaknya

Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Calon tunggal, Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dipastikan menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis yang segera memasuki masa pensiun.

JAKARTA, NEWSURBAN.ID — Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis yang segera pensiun diketahui dari Surat Presiden yang sudah diterima DPR RI.

Perwira tinggi berusia 51 tahun itu, diketahui memiliki riwayat kedekatan dengan Presiden Jokowi sejak lama.

Ketua DPRD Puan Maharani menyatakan telah menerima surat Presiden. “Hari ini Surpres (surat presiden) telah kami terima dari Presiden yang mana Presiden menyampaikan usulan pejabat (Kapolri) mendatang tunggal yaitu Listyo,” kata Ketua DPR Puan Maharani, di Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Baca Juga: Idham Azis Pensiun, Tiga Jenderal Ini Calon Kuat Kapolri

Untuk diketahui, sebelumnya Listyo bukan satu-satunya nama yang diprediksi calon kuat Kapolri yang beredar. Ada tiga nama jenderal bintang tiga lainnya bersaing bersama Listyo.

Tiga jenderal bintang tiga yang sebelumnya disebut-sebut bakal calon Kapolri adalah Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, Kabaharkam Komjen Agus Andrianto, serta Kalemdikpol Komjen Arief Sulistyanto.

Tetapi, akhirnya, pria kelahiran Ambon, Maluku, itulah yang masuk dalam Surat Presiden tentang pencalonan Kapolri ke DPR.

Listyo adalah Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 ini sudah menempati berbagai posisi penting sebelum nyaris berada di puncak Korps Bhayangkara.

Baca Juga: Instruksi Kapolri: Selama PPKM Seluruh Kapolda Tingkatan Operasi Yustisi

Tahun 2009 lalu, ia mulai menduduki kepala satuan wilayah dengan menjabat sebagai Kapolres Pati. Satu tahun kemudian, Listyo dimutasi sebagai Kapolres Sukaharjo.

Listyo banyak menghabiskan periode awal kariernya di Jawa Tengah. Selanjutnya, pria yang mengaku hobi berolahraga dan musik ini diangkat menjadi Wakapolrestabes Semarang.

Jabatan penting Listyo adalah saat ia menjabat sebagai Kapolres Surakarta pada 2011. Saat Listyo bertugas di Solo, Jokowi menjabat Walikota.

Di Surakarta, Listyo pernah menangani kasus bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh, Solo, Jawa Tengah, 2011. Setahun kemudian, ia dimutasi ke Jakarta untuk mengisi posisi Kepala Subdirektorat II Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Pada saat yang sama, Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta usai menang di Pilkada DKI 2012.

Baca Juga: Maklumat Kapolri, Larang Aktivitas dan Penggunaan Atribut FPI

Listyo kemudian ditugaskan menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara pada 2013. Tak lama, Listyo kembali ditarik ke Ibu Kota bersamaan dengan terpilihnya Jokowi sebagai presiden pada 2014.

Jenderal bintang tiga itu pun dipercaya menjadi Ajudan Presiden kurang lebih dua tahun. Lepas dari penugasan sebagai ajudan Jokowi, Listyo diangkat menjadi Kapolda Banten pada 2016. Di wilayah ini, ia bertugas dua tahun.

Kemudian, Polri menarik Listyo ke markas besar untuk menjadi Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Selang satu tahun kemudian, Listyo diangkat menjadi Kabareskrim per Desember 2019.

Jejak karier Listyo sebagai Kabareskrim Polri, tercatat mengungkap kasus penipuan Grab Toko, menuntaskan kasus pembakaran gedung Kejaksaan Agung. Pada masa jabatan Listyo pula, Polri menangkap dua tersangka penyiram air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang merupakan oknum kepolisian, walau sebagian pihak meragukan validitasnya.

Baca Juga: Panglima TNI dan Kapolri Minta Pasukannya Jalankan Misi Sosial Tepat Sasaran

Tak hanya itu. Listyo menangani kasus penembakan enam anggota Laskar FPI, dan terlibat penangkapan buron kasus korupsi Bank Bali Djoko Tjandra.

Listyo sempat disebut-sebut dalam kasus dugaan suap penghapusan red notice Djoko Tjandra. Namun, hal itu dibantah saksi di pengadilan.

Kontroversi dari Listyo adalah terkait kritik dari pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menginginkan calon Kapolri yang bisa diterima semua pihak. Listyo disorot karena nonmuslim.

“Sangat diharapkan dan dituntut kearifannya untuk bisa memilih sosok seorang Kapolri yang bisa diterima oleh masyarakat secara luas, agar kita sebagai bangsa bisa berkonsentrasi penuh mengatasi masalah yang sangat berat yang kita hadapi saat ini,” kata Wakil Ketua MUI Anwar Abbas.

Beberapa fraksi di Komisi III DPR sendiri tak mempermasalahkan persoalan agama dari calon Kapolri ini karena tak jadi syarat khusus di perundangan. (ci/#)

Leave a Reply