DPRD Nunukan Minta Mendikbud Beri Kebebasan Pemda Buka Program PPPK

Hendrawan, Anggota Komisi 2 DPRD Nunukan.

Komisi 2 DPRD Kabupaten Nunukan meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) memberikan kebesan dan kebijakan kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan membuka program PPPK.

NUNUKAN, NEWSURBAN.ID — Anggota Komisi 2 DPRD Nunukan Hendrawan meminta Mendikbud untuk memberikan ruang kepada Pemkab Nunukan untuk membuat kebijakan terkait pegawai honor atau PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak).

“Hal ini saya sampaikan karena yang yang lebih tahu kondisi dan situasi wilayah pelosok perbatasan adalah Pemda,” kata Hendrawan.

Baca Juga: DPRD Nunukan Minta RKPD 2021 Fokus Belanja Prioritas

Dia berharap dengan cara seperti ini, bisa berdampak pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan terpenuhinya kebutuhan para guru honor.

“Tentu dalam penjaringan PPPK juga memperhatikan regulasi peraturan perundang-undangan. Makanya saya juga mendorong Pemda untuk melakukan terobosan yang terbaik demi majunya SDM kabupaten Nunukan,” ujarnya.

Baca Juga: Ketua DPRD Nunukan Minta Pembahasan RAPBD Perubahan Dikebut

Hendrawan mengakui, untuk melaksanakan program ini perlu proses dan tahapan.

“Namun harapan saya Bapak Mendikbud terus membuka peluang kepada para honor untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar khususnya di daerah seperti Kabupaten Nunukan,” pungkas Hendrawan. (ad)

One thought on “DPRD Nunukan Minta Mendikbud Beri Kebebasan Pemda Buka Program PPPK

  1. Pingback: Pencanangan ZI, Bupati Laura Harap WBK dan WBBM BPN Nunukan Terwujud | Newsurban

Leave a Reply