Danny-Fatma Komitmen Wujudkan GGCG, Djusman AR: Kita Dukung Audit Penggunaan Anggaran dan Bersih-bersih Birokrasi

Djusman AR, penggiat antikorupsi.

Komitmen walikota dan wakil walikota Makassar terpilih, Mohammad Ramdhan Pomanto (Danny Pomanto) dan Fatmawati Rusdi untuk melakukan audit penggunaan anggaran dan bersih-bersih birokrasi didukung penggiat antikorupsi.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Penggiat antikorupsi Djusman AR menegaskan, pihaknya mendukung penuh upaya dari siapa pun yang akan mewujudkan pemerintahan atau pemberantasan korupsi.

Menurut Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya Hukum & Politik (LP-Sibuk) itu, langkah Danny Pomanto untuk membentuk tim transisi dan audit penggunaan anggaran hingga perombakan birokrasi adalah upaya untuk menegakkan good govenrment and clean government atau GGCG.

Baca Juga: Seratus Hari Kerja, Danny-Fatma Bersih-bersih Birokrasi dan Audit Penggunaan Anggaran

“Saya kira apa yang akan dilakukan Danny Pomanto bersama Fatmawati Rusdi adalah upaya untuk menegakkan tertib anggaran dan pemberantasan korupsi di lingkup birokrasi. Kami sebagai penggiat antikorupsi mendukung penuh upaya itu,” beber Djusman yang juga Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar.

Menurutnya, dia apa yang dilakukan Danny Pomanto adalah bagian dari program dan visi misinya. Itu lanjut Djusman akan menjadi tagihan oleh masyarakat khususnya penggiat anti korupsi dan DPRD.

“Menegaskan tercatat dalam visi misi, jadi tidak bisa main-main. Itu adalah komitmen, bukan retorika belaka. Janji politik itu akan ditagih oleh masyarakat terutama penggiat antikorupsi,” beber Djusman.

Baca Juga: Komitmen Wujudkan GGCG, Penggiat Antikorupsi Apresiasi Danny Pomanto

Djusman juga mengatakan, upaya itu, senafas dengan keinginan masyarakat yang diatur dalam UU No.28/99 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas KKN, pemerintahan yang melayani, bertanggng jawab, transparansi, akuntabilitas, dan bahkan sangat tegas mendorong lahirnya pemerintahan yang berkeadilan sosial dan perwujudan welfare economic.

Karena itu, jika hasil audit ditemukan ada penyalahgunaan penggunaan anggaran maka harus diteruskan ke pihak berwenang, kepolisian, kejaksaan, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami minta kepada Danny Pomanto untuk meneruskan ke rana hukum jika ditemukan ada penyimpangan anggaran. Kalau di bawah Rp1 miliar diteruskan ke kepolisian atau kejaksaan. Kalau di atas Rp1 miliar kami minta ditangani KPK,” tegas Djusman. (*)

Leave a Reply