Putusan MK untuk PSU Dikhawatirkan Memicu Klaster Baru Covid-19

“Kita ini udah serius banget (masalah pandemi), jadi kalau ada keputusan Pemilihan Suara Ulang, wah itu harus dipikirkan lagi dampaknya terhadap sebaran wabah. Bisa-bisa jadi klaster baru,” tegas Dicky Budiman, spesialis Epidemiolog dari Griffith University Australia. Minggu (24/01/2021).

JAKARTA, NEWSURBAN.ID — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang sengketa Pilkada serentak mulai 26 Januari 2021 mendatang, diminta untuk dipertimbangkan dengan alasan masa pandemi covid-19.

“MK harus mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 pada sidang pendahuluan perselisihan pilkada,” harap Dicky Budiman, spesialis Epidemiolog dari Griffith University Australia.

Bahkan, kata dia, hal ini akan muncul klaster baru yang timbul sebagai akibat diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang menjadi permintaan beberapa pemohon.

Baca juga: Lima Daerah di Sulsel Teregister Sengketa Pilkada di MK

Menurutnya, pilkada serentak yang dilaksanakan pada awal Desember 2020 kemarin sudah cukup berdampak pada persebaran Covid-19.

“Kita ini udah serius banget (masalah pandemi), jadi kalau ada keputusan Pemilihan Suara Ulang, wah itu harus dipikirkan lagi dampaknya terhadap sebaran wabah. Bisa-bisa jadi klaster baru,” tegas Dicky kepada wartawan, Minggu (24/01/2021).

Baca juga: Tito Ingatkan KPU dan Bawaslu Tidak Mendiskualifikasi Pemenang Pilkada

“Dampaknya saja masih sangat panjang, ini baru dampak awal, yang terburuk belum terlihat akibat pilkada,” imbuhnya.

Dicky seorang praktisi dan peneliti dari Global Health Security ini mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan adanya potensi klaster baru akibat PSU.

“Hakim harus mempertimbangkan ini sebelum memutuskan untuk lanjut memeriksa perkara. Hati-hati, jangan sampai kita semakin terpuruk karena pilkada yang tak kunjung usai. Ini bisa menjadi sebuah mimpi buruk,” tandasnya.

Baca juga: Gugatan Ibas-Rio Diregister di MK, Agus Melas: Materi Pemohon Biasa Saja

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) untuk permohonan sengketa perselisihan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020, Senin (18/01/2021) lalu.

Setelah MK menerbitkan BRPK, akan dapat diketahui daerah-daerah yang mengajukan permohonan sengketa pilkada dan telah teregistrasi di MK.

Bagi daerah yang tidak ada permohonan sengketa perselisihan pilkada, KPU daerah dapat langsung melakukan penetapan pasangan calon kepala daerah terpilih paling lambat 5 hari setelah penyampaikan BRPK oleh MK.

MK telah menerima permohonan sengketa perselisihan hasil pilkada sebanyak 136 permohan.

Namun, perkara yang teregistrasi hanya 132, sedangkan 4 permohonan gugur atau tidak akan disidangkan yakni satu permohonan untuk pemilihan wali kota/ wakil wali kota Magelang dan tiga permohonan untuk pemilihan bupati/wakil bupati yaitu Kabupaten Pegunungan Bintang, Kepulauan Aru, dan Mamberamo Raya karena terdaftar dua (ganda) dalam sistem.  (*)

Leave a Reply