Keluarkan Aturan Baru, Sri Mulyani Kenakan Pajak Penjual Pulsa hingga Token Listrik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pungutan pajak itu tertuang dalam aturan (beleid) baru yang dia keluarkan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.6/PMK.03/2021.

JAKARTA, NEWSURBAN.ID — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menerapkan pemungutan pajak bagi penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucher.

Pungutan pajak itu tertuang dalam aturan (beleid) baru yang dia keluarkan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.6/PMK.03/2021.

Beleid tersebut dijelaskan, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucher adalah upaya menyederhanakan administrasi dan mekanisme pemungutan PPN.

Baca juga: Mitigasi Dampak Corona, Ini Relaksasi Pajak Dilakukan Pemerintah

Pasal 2 menyebutkan, penyerahan barang kena pajak berupa pulsa dan kartu perdana dikenakan PPN kepada pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara distribusi.

“Pulsa dan kartu perdana dimaksud dapat berbentuk voucher atau elektronik,” isi beleid, Jumat (29/01/2021).

Baca juga: Pemerintah Kaji Kewajiban Angkutan Umum Pakai Mobil Listrik

Selain itu, penyerahan token listrik juga dikenai PPN kepada penyedia tenaga listrik. Sementara, Jasa Kena Pajak (JKP) atau penyelenggara layanan transaksi terkait jenis barang ini juga dikenai PPN.

Klasifikasi penyelenggara layanan transaksi yang dikenai pajak antara lain terkait distribusi token oleh penyelenggara distribusi dan jasa pemasaran dengan media voucher. (*)

One thought on “Keluarkan Aturan Baru, Sri Mulyani Kenakan Pajak Penjual Pulsa hingga Token Listrik

  1. Pingback: Sri Mulyani: Pemerintah Bantu UMKM Agar Bertahan dan Bangkit Lebih Kuat Selepas Pandemi | Newsurban

Leave a Reply