Penanganan Narkoba Bisa Masuk APBD, Mendagri: BNN Perlu Membuat Peta Zonasi Seperti Covid-19

Ilustrasi. Tolak Narkoba!

Untuk penanganan Narkoba, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan agar dibuat matriks yang lebih tajam, seperti Covid-19, ada zona merah, zona orange, zona kuning, zona hijau.

JAKARTA, NEWSURBAN.ID — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan kepada BNN agar penanganan narkoba dibuat matriks peta zonasi, seperti penanganan Covid-19.

“Saya menyarankan agar dibuat matriks yang lebih tajam, nanti ditentukan oleh BNN kriterianya. Seperti Covid-lah, ada zona merah, zona orange, zona kuning, zona hijau,” kata Mendagri saat konferensi pers usai melakukan audiensi dengan Kepala BNN Komjen Pol Petrus Reinhard Golose, Jumat (29/1/2021).

Tito berharap dari BNN bisa membuat peta zona penanganan Narkoba di tanah air. “Mungkin ada dashboard khusus mengenai itu, sehingga kita bisa nanti lebih tajam mencermati daerah-daerah merah dan orange yang menjadi prioritas penanganan,” jelas mantan Kapolri itu.

Baca Juga: BNN Sebut Nunukan Pintu Masuk Incaran Jaringan Narkoba Internasional

Tito mengatakan dengan pemetaan lebih jelas, diharapkan penanganan kasus narkoba dapat diselesaikan sesuai kebutuhan daerah. Terutama kata dia terkait program yang dicanangkan untuk daerah yang menjadi prioritas penanganan narkoba.

Dia juga mengatakan, pihaknya, akan melakukan pembinaan dan pengawasan terkait program yang dicanangkan tersebut. Nantinya, kata dia akan memberikan penekanan atau instruksi kepada daerah-daerah agar mengambil peran sesuai tugasnya. Sehingga bisa memasukkan program tersebut dalam APBD.

Baca Juga: Bone Jadi Daerah Tujuan Pengedar Narkoba

“Sehingga program mereka akan terencana dan ada anggarannya, dikerjakan secara sistematis. Kemudian dalam pelaksanaan, pengawasannya kita lakukan bersama antara Kemendagri dengan BNN,” ungkap Tito.

Mendagri pun berharap agar setiap program berjalan efektif dan sistematis. Kemudian setiap daerah juga perlu memahami kebutuhan prioritas program yang berkaitan dengan penanganan narkoba, termasuk dari sisi penganggaran dalam APBD. Dia pun akan membuat terlebih dahulu perencanaan di desa yang berada pada zona merah.

“Kita garap bersama-sama, lalu kita launching, dengan dihadiri atau disaksikan oleh semua kepala daerah. Mungkin dimulai nanti setelah ada grand design, dirapatkan dulu di Menko Polhukam,” beber Tito.

Baca Juga: PN Nunukan Vonis Penjara Seumur Hidup Mahasiswi Makassar Kurir Sabu

Setelah itu kata dia, para kepala daerah akan dikoordinasikan agar melakukan perintah serta membuat program. Dia pun memastikan akan terus mengawal program tersebut jika terealisasi.

“Dengan demikian, kita harapkan program penanganan narkoba dengan leading sectornya dari BNN itu menjadi sangat sistematis. Kami mendukung penuh prinsipnya,” pungkasnya. (#)

Leave a Reply