DPRD Nunukan Setujui 6 Ranperda, 3 Dirancang Adaptif Pandemi

Enam Ranperda disahkan dalam sidang paripurna DPRD Nunukan. Tiga diantaranya dirancang adaptif terhadap pandemi Covid-19.

NUNUKAN, NEWSURBAN.ID — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan Hj Rahma Leppa, memimpin rapat Paripurna masa sidang ke IV Persetujuan Terhadap 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada Rabu (03/02/2021).

Keenam Ranperda itu antaranya, Ranperda kawasan tanpa rokok, Ranperda pelayanan Rumah Sakit Pratama Kelas D Nunukan, Ranperda retribusi tempat wisata, Raperda fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor narkotika, dan zat adiktif lainnya, Ranperda penyelenggaraan pendidikan kesantrian, dan Ranperda penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan (Prokes), sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19.

Baca Juga: Batal Divaksin, Ini Kata Ketua DPRD Nunukan

Dari keenam Ranperda tersebut, ada tiga Raperda yang berkaitan dan prioritas menjadi upaya Pemerintah Kabupaten Nunukan dimasa Pandemi.

Salah satunya Ranperda hukum Prokes, yang tindakan penertiban tersebut berbentuk non-yustisial dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, terhadap pelanggaran Perda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Ranperda juga memuat tindakan administratif berupa surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan pelanggaran,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan, Serfianus.

Baca Juga: DPRD Nunukan Sikapi Kelangkaan Gas Elpiji

Pelanggaran atas kegiatan penerapan disiplin dan penegakan hukum prokes, dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin.

“Bagi pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran penegakan hukum prokes dapat pula dikenakan sanksi denda sebesar Rp50.000 untuk per orangan dan Rp250.000 bagi usaha. Jadi ada sanksi administratif beras pencabutan izin dan sanksi denda uang, bagi pelanggar Perda,” terangnya.

Selain itu, selanjutnya kata Serfianus pemerintah daerah juga mengusulkan Ranperda retribusi tempat wisata. Peraturan ini menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya menggerakkan ekonomi dan memberi Pendapatan Asli Daerah (PAD), di masa pandemi.

Baca Juga: DPRD Nunukan Minta Mendikbud Beri Kebebasan Pemda Buka Program PPPK

“Lokasi wisata kawasan hutan mangrove atau air terjun Binusan yang berpotensi memberikan PAD,” Sambungnya.

Lebih lanjut mengenai Ranperda “Kawasan Tanpa Rokok”, saat ini pemerintah daerah turut berupaya menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat.

Langkah ini diambil demi melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya rokok, produk tembakau dan/atau cairan rokok elektrik, yang dapat menyebabkan penyakit.

Serfianus berharap Perda ini, mampu melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil serta lansia dari pengaruh iklan/promosi dan ketergantungan terhadap produk tembakau, atau cairan rokok elektrik.

Baca Juga: DPRD Nunukan Minta RKPD 2021 Fokus Belanja Prioritas

“Jangan banyak penyakit, Pandemi ini saja belum selesai, jadi masyarakat jangan menambah banyak orang sakit,” sebut Serfianus.

“Setiap orang yang melanggar ketentuan diancam dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp250.000,” pungkasnya. (#)

One thought on “DPRD Nunukan Setujui 6 Ranperda, 3 Dirancang Adaptif Pandemi

  1. Pingback: Ketua DPRD Nunukan Ungkap Sejumlah Pegawai 9 OPD Langgar Aturan | Newsurban

Leave a Reply