Pemerintah Diminta Segera Masukkan Revisi UU ITE di Prolegnas 2021

ILUSTRASI

“Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU ITE, serta memasukkan revisi UU tersebut ke dalam Prolegnas 2021,” kata Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulis yang diterima newsuban.id, Selasa (23/2/2021).

JAKARTA, NEWSURBAN.ID — Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menegaskan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) penting untuk direvisi segera mungkin.

Menurut Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu, dalam penerapan UU ITE kerap menimbulkan polemik hukum dalam penerapannya, sehingga layak untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021 ini.

Baca juga: Wacana Revisi UU ITE, DPR RI Sarankan Kapolri Siapkan Pedoman

“Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU ITE, serta memasukkan revisi UU tersebut ke dalam Prolegnas 2021,” kata Azis dalam keterangan tertulis yang diterima newsuban.id, Selasa (23/2/2021).

Azis menilai polemik hukum terkait kebebasan berpendapat dan belum baiknya literasi digital di masyarakat, telah mengindikasikan munculnya kasus-kasus terkait dengan tafsir hukum karet dalam UU ITE.

Selain itu, politisi Partai Golkar tersebut, penerapan pasal oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang belum tepat di lapangan dan berdampak sosial, sehingga pemerintah perlu untuk segera melakukan revisi UU ITE.

Baca juga: Bukan Sekadar Direvisi, PKB Usulkan Perombakan Total UU ITE

“Gaduhnya media sosial dikarenakan UU ITE banyak digunakan oleh masyarakat untuk saling lapor ke kepolisian dan mengakibatkan banyak orang yang sebenarnya merupakan korban dan tidak bersalah justru dilaporkan,” ujar legislator dapil Lampung II itu.

Bahkan, Azis juga berpendapat polemik terhadap UU ITE terlihat pada Pasal 27 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 28 ayat 2. Seperti telah diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J, dijelaskan bahwa berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Baca juga: Pemerintah Telah Bentuk Dua Tim Selesaikan Masalah UU ITE

Azis menambahkan, perlu dipahami secara yuridis normatif perihal penyebaran informasi selain teori hukum, juga adanya konvergensi dari empat bidang ilmu, yaitu teknologi, telekomunikasi, informasi, dan komunikasi. Hal itu, menurut dia, meliputi UU No.39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 11/2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19/2016 (UU ITE); UU No. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan UU No. 4/2011 Tentang Informasi Geospasial. (*)

One thought on “Pemerintah Diminta Segera Masukkan Revisi UU ITE di Prolegnas 2021

  1. Pingback: Polisi Tahan Tersangka Pelaku Dugaan Pencemaran Nama Baik Bupati Bone | Newsurban

Leave a Reply