Usai Kasus Infrastruktur, Djusman AR Minta KPK Tindaklanjuti Kasus Bansos dan Refocusing APBD di Sulselbar

Penggiat antikorupsi, Djusman AR.

Penggiat antikorupsi Djusman AR mendesak KPK mengusut dugaan penyimpangan Bansos Covid-19 dan refocusing APBD di Sulsel dan Sulbar.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar sekaligus mendesak KPK mengungkap kasus Bansos Covid-19 di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Desakan itu disampaikan Djusman Usai KPK menangkap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah koleganya terkait kasus suap, yang bermula dari laporan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan conflict of interest (konflik kepentingan) megaproyek Makassar New Port (MNP).

Baca Juga: Nurdin Abdullah Resmi Tersangka Korupsi, Ini Penjelasan Lengkap KPK

Kasus Bansos ini, menurut dia cukup menyita perhatian publik. Tak hanya di Kota Makassar, daerah lain di Sulsel dan Sulbar juga cukup riuh terdengar.

Gelombang protes ini, mengindikasikan ada ketidakberesan dalam penyaluran bantuan untuk rakyat miskin yang terdampak pandemi Covid-19 tersebut.

Baca Juga: Djusman: Pandemi COVID-19 Berpotensi Jadi Ladang Korupsi

Karena itu Djusman mendesak agar KPK dengan kewenangannya menangani langsung kasus-kasus di Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan yang belum ditangani kepolisian dan kejaksaan.

“Kasus Bansos di daerah yang belum ditangani Kepolisian dan kejaksaan sebaiknya ditangani KPK. Khusus di Makassar, karena kasus ini (Bansos) tengah bergulir di Polda Sulsel, maka KPK dengan kewenangannya melakukan supervisi. Bahkan bisa mengambil alih penanganan kasus itu,” kata Djusman.

Baca Juga: Desak Polda Umumkan Tersangka Bansos Makassar, Djusman AR: Tak Harus Tunggu Audit BPK

Djusman yang juga Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi Djusman AR, mengatakan, sejak awal telah mengingatkan, penyaluran bansos dan refocusing APBD bisa jadi ladang korupsi bila tidak diawasi.

Titik rawan korupsi sebut dia, terutama terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ), refocusing, realokasi anggaran penanganan COVID-19 baik APBN maupun APBD, pengelolaan filantropi atau sumbangan pihak ketiga yang dikategorikan bukan gratifikasi, dan penyelenggaraan bansos.

Baca Juga: Djusman AR Dukung Langkah Danny Pomanto Bongkar Dugaan Korupsi Bansos Makassar

“Dari awal kami mengingatkan bahwa Bansos akan menjadi ladang korupsi sehingga harus diawasi. Terbukti penyimpangan Bansos menyeret Mensos. Di Kota Makassar pun sudah kita laporkan. Kami minta laporan itu segera berproses sampai tuntas. Karena bisa jadi juga ada kasus penyimpangan di daerah lain khususnya di wilayah Sulsel dan Sulbar yang jauh dari radar KPK,” beber Djusman.

Apresiasi KPK
Djusman juga mengatakan mengapresiasi kenerja KPK atas penangkapan hingga penetapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Dalam kasus ini, Nurdin dijadikan bersama Agung Sucipto seorang kontraktor dan Sekdis PU Sulsel Edi Rahmat.

“Sebagai penggiat antikorupsi kita apresiasi kinerja KPK menangkap dan menetapkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bersama dua orang sebagai tersangka suap proyek infrastruktur,” kata Djusman AR juga mendesak agar dugaan penyimpangan Bansos diusut tuntas. (#)