KPK Menduga Uang Diterima Nurdin Abdullah untuk Bayar Utang

KPK terus mendalami aliran dana dugaan suap di terima oleh Nurdin Abdullah dari sejumlah kontraktor.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengatakan terus mendalami aliran dana dugaan suap di terima oleh Nurdin Abdullah dari sejumlah kontraktor.

“Lagi didalami, uang itukan diterima dari proyek. Belum ditelusuri lebih lanjut ditelusuri kemana. Biar itu menjadi tugas penyidik,” katanya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK Jakarta, Selasa (02/03/2021).

Baca juga: KPK Temukan Uang Tunai di Rumah Pribadi Nurdin Abdullah

Selain itu, Alexander juga menduga uang diterima Nurdin Abdullah kemungkinan digunakan biaya kampanye.

“Apakah misalnya lari karena biaya kampanyenya sangat besar dia dapat sponsor dari pengusaha lokal setempat. Sehingga merasa punya kewajiban untuk membayar utang itu tadi dengan berikan kontrak proyek kepada rekanan yang mungkin mendukungnya atau tim kampanyenya. Tapi semua pasti akan didalami,” pungkasnya.

Selain menerima uang dari Agung Sucipto, Nurdin juga diduga mendapatkan uang dari sejumlah kontraktor, di antaranya pada akhir 2020 sebesar Rp 200 juta.

Baca juga: Usai Geledah Kantor PU Sulsel, KPK Sita 3 Koper Dokumen

Diketahui, KPK telah menetapkan Nurdin Abdullah, Sekdis PUTR Sulawesi Selatan Edy Rahmat, dan Agung Sucipto selaku Direktur PT Agung Perdana Bulukumba sebagai tersangka atas kasus dugaan suap.

Dikabarkan pertengahan dan awal Februari 2021, Nurdin menerima uang dengan masing-masing nilai Rp 1 miliar dan Rp 2,2 miliar melalui ajudannya berinisial SB.

Nurdin dan Edy diduga menerima uang sebesar Rp 2 miliar dari Agung. Dana itu ditujukan Agung sebagai pelicin, guna memuluskan jalannya mendapatkan kembali sejumlah proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun anggaran 2021.

Baca juga: Nurdin Abdullah Resmi Tersangka Korupsi, Ini Penjelasan Lengkap KPK

Atas kasus ini Nurdin dan Edy sebagai terduga suap, dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara Agung sebagai terduga pemberi suap, dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (*)