Usai Geledah Kantor PU Sulsel, KPK Sita 3 Koper Dokumen

Kurang lebih 5 jam lamanya melakukan penggeledahan,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita tiga koper dokumen diduga barang bukti dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (02/03/2021).

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita tiga koper dokumen diduga barang bukti dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (02/03/2021).

Tim KPK melakukan penggeledahan di kantor di Kantor PU Sulsel sejak 10:15 Wita. Selain itu, terlihat tim KPK juga menggeledah kendaraan dinas yang terparkir di depan kantor PUPR sejak Minggu (28/2/2021), mengeluarkan sejumlah berkas dari jok bagian depan mobil.

Baca juga: Ditetapkan Tersangka Suap Proyek Infrastruktur, Nurdin Abdullah: Saya Minta Maaf

Kemudian, pada pukul 15.32 Wita, petugas KPK keluar membawa koper 2 berwarna hitam dan 1 koper berwarna merah yang diduga merupakan temuan akan menjadi barang bukti.

Namun, enam personel KPK sama sekali tidak memberikan keterangan apapun setelah melakukan penggeledahan dan menyinta dokumen tiga koper itu.

Sebelumnya, Sebanyak enam personel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel, di Jalan AP. Pettarani Makassar, Selasa (02/03/2021).

Baca jugaKoper Mini Anggung Diamankan, Nurdin Abdullah Terseret ke KPK

Penggeledahan dilakukan oleh KPK, merupakan kali pertama pasca Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA) bersama sekertaris Dinas PU ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas gratifikasi proyek infrastruktur di Sulsel, Minggu (28/02/2021) lalu.

“Iya ada enam personil KPK geledah kantor PU ini, mereka datang sejak pukul 10 pagi. Sekarang masih berlangsung pemeriksaan,” ujar salah seorang petugas.

Pemeriksaan ini dilakukan guna mencari barang bukti lain dari sejumlah proyek yang dinilai berpotensi mendapatkan gratifikasi.

Diketahui, sejak Sabtu (27/2), KPK telah menyegel kantor dinas PUTR Sulsel, olehnya itu tidak ada satu pun pegawai yang diperbolehkan berkantor di gedung berlantai dua ini. (*)

 

Leave a Reply