Andi Sudirman Hentikan Lelang Jabatan di Pemprov Sulsel

Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman

Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman meminta menunda usulan lelang jabatan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang sudah dimasukkan sejak dua pekan lalu oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menunda usulan lelang jabatan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pengisian posisi kepala dinas yang lowong pun, masih dikakukan dengan skema pelaksana tugas.

Permohonan untuk melakukan lelang jabatan memang sudah dimasukkan sejak dua pekan lalu oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel. Usulan tersebut masih diteken oleh gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah.

Belakangan, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman meminta agar BKD menarik rencana tersebut. Selain itu adik mantan mentan RI, Amran Sulaiman ini mengganti beberapa pejabat yang sebelumnya sudah dipilih oleh Nurdin Abdullah.

Baca juga: Andi Sudirman Ganti Plt Kepala Tiga OPD

Kepala BKD Sulsel, Imran Jausi mengatakan, kebijakan penundaan lelang jabatan memang menjadi petunjuk dari plt gubernursaat Coffee Morning beberapa waktu lalu. Kata dia, proses mutasi ditunda untuk sementara.

Alasannya, semua masih diminta untuk fokus menuntaskan sejumlah masalah di pemprov. “Makanya beliau bilang jangan dulu mutasi. Opsi lain bisa saja ada pergeseran jabatan dengan job fit,” bebernya.

Kata dia, ada 9 jabatan lowong dan kini diisi plt. Seluruh jabatan tersebut sudah diusulkan untuk proses lelang. “Tetapi kota tunda dulu. Saya juga sudah komunikasi dengan KASN untuk tidak memproses dulu usulan kami,” bebernya.

Baca juga: Raih TPKAD Award 2020, Andi Sudirman: Samakan Persepsi Benahi Perekonomian Sulsel

Belum lagi perizinannya panjang. Selain izin dari KASN, usulan lelang jabatan juga harus mendapat izin Kemendagri. Pasalnya gubernur masih berstatus plt. Berbeda ketika defetif, cukup rekomendasi KASN saja.

Selain itu, kata dia, pimpinan juga sudah mengganti empat plt. Tiga diantaranya adalah plt pimpinan OPD. Kemudian ada satu orang kepala bidang yang juga pelaksana tugasnya ikut diganti.

Untuk posisi kepala OPD, yang diganti adalah Junaedi yang dulunya sebagai Plt Kepala Bappelitbangda. Kini pegawai yang diboyong Nurdin Abdullah dari Bantaeng tersebut kembali menjabat sebagai sekretaris. Plt Kepala Bappelitbangda yang baru dijabat oleh Andi Darmawan Bintang yang juga Kadisnaker Sulsel.

Lalu, ada Gemala Faoza yang digantikan sebagai Plt Kepala Dinas Sosial oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Sub Bidang Hukum, Hasan Basri Ambarala. Gemala pun kembali fokus ke posisinya semula sebagai sekretaris Dinas Sosial.

Kemudian ada Staf Ahli Gubernur Bidnag Ekonomi, Sub Bidang Ekonomi Sulkaf S Latief yang rangkap jabatan sebagai PltKepala Inspektorat. Sulkaf menggantikan posisi Sri Wahyuni yang kembali fokus lada jabatanta sebagai sekretaris di OPD tersebut.

Baca juga: Cegah Korupsi di Sulsel, Andi Sudirman Apresiasi Agenda Strategi Nasional KPK

Terakhir ada posisi eselon III, yakni Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset A Eka Prasetya. Dia diberi amanah untuk menjabat sebagai Plt Kepala Bagian Rumah Tangga di Biro Umum Setda Pemprov Sulsel.

Menurut Imran, penggantian ini sudah sesuai aturan. Ada Surat Edaran BKN Nomor 1/I/SE/2021 per 14 Januari yang mengamanatkan jika jabatan Plt hanya boleh dijabat maksimal 6 bulan. “Yakni tiga bulan pertama dan bisa diperpanjang lagi 3 bulan kedepan. Setelah itu, harus diganti orang baru,” jelasnya.

Dari aturan ini, para Plt yang digeser, sudah sampai batas maksimal 6 bulan. Makanya, diusulkan penggantian bagi plt yang sudah lewat masa jabatannya. Sementara siapa yang menggantikan, menjadi kewenangan plt gubernur.

Setelah ini pergeseran posisi Plt, diakuinya akan kembali dilakukan. Ada empat posisi yang sudah mendekati batas maksimal enam bulan menjabat. Yakni Plt Dirut RS Haji, Sukreni, Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikakan, Hary Rustam, Plt Kepala Biro Hukum Marwan, dan Plt Kadis Peternakan Abdul Muas.

“Mereka sudah perpanjangan kedua. Kalau tidak salah telah menjabat empat bulan. Kalau sampai enam bulan artinya harus diganti lagi,” tambahnya.

Terpisah Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, penggantian plttersebut memang sesuai regulasi. Ada kebijakan yang sudah diteken pusat, aturannya maksimal 2×3 bulan. Jadi maksimal 6 bulan.

Penggantian pejabat ini pun diakuinya, dipilih berdasarkan pendapat mereka yang telah menduduki jabatan itu sebelumnya. “Saya tanya mana plt yanh bisa kerja sama. Dengan ini, yah itu ajah. Dan memang staf ahli juga saya berpikir masih banyak waktu juga,” tambahnya. (*)

Leave a Reply