KPK Supervisi Pemkot Palu, Walikota Hadianto Ucapkan Terima Kasih

Kasatgas Korsupgah Wilayah IV KPK, Niken Aryati (tengah) berbicara dalam rakor pemberantasan di Kota Palu, Jumat (5/6/2021). - yusuf -

Rapat koordinasi bersama Direktorat Korsupgrah KPK, Walikota Palu Hadianto menyampaikan terima kasih dan berharap bisa memacu pejabat dan ASN di Kota Palu bekerja profesional dan berintegritas.

PALU, NEWSURBAN.ID ‚ÄĒ Walikota Palu H Hadianto Rasyid didampingi Wakil Walikota Palu Renny A Lamadjido dan Sekda Kot Palu H Asri membuka rapat koordinas bersama KPK, Jumat (5/3/2021) di ruang rapat Bantaya, Kantor Walikota Palu.

Rakor yang merupakan bagian program pemberantasan korupsi terintegrasi pada pemerintah daerah, berupa monitoring dan evaluasi pelaksanaan program (Monitoring Control for Prevention/MCP), itu juga dihadiri seluruh kepala OPD dan pejabat lainnya di jajaran Pemkot Palu.

Baca Juga: Tegas, Walikota Hadianto Akan Ganti Pejabat Tak Berprestasi

Hadianto pada kesempatan itu, menyampaikan apresiasi kepada pihak KPK. “Ini sangat bagus untuk memperbaiki kinerja di Pemkot Palu dengan mengawasi semua kinerja OPD (organisasi perangkat daerah),” kata Hadianto.

Hadianto juga menyampaikan, yang terpenting dalam pemerintahan adalah penerapan good governance sebagai bentuk penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab.

“Sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi investasi langka, dan penghindaran korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas dan kewiraswastaan,” tutur Hadianto.

Baca Juga: Warning Camat dan Lurah, Hadianto Akan Lakukan Evaluasi Tiga Bulan ke Depan

Sementara itu Kasatgas Pencegahan dan Penindakan Direktorat Koordinasi Supervisi Wilayah IV KPK RI, Niken Aryati, mengatakan, monitoring dan evaluasi atau Monitoring Control for Prevention (MCP) merupakan pencegahan korupsi terintegrasi.

“Ini dilakukan sebagai upaya pencegahan atau tindakan preventif atas penyimpangan atau perbuatan melawan hukum yang sampai berakibat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi,” jelas Niken.

Dia menjelaskan, program pemberantasan korupsi terintegrasi dengan pemetintah daerah, dilakukan KPK bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dan kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan menjadi lebih transparan dan berakuntabilitas.

Baca Juga: Sambut Kajari Baru, Hadianto-Renny Harap Bisa Bersinergi Membangun Kota Palu

Niken menyebutkan, delapan area intervensi Korsupgah KPK, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, serta tata kelola dana desa.

Menurutnya, program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah untuk mendorong penyelenggaraan tata kelola keuangan lebih transparan dan akuntabel.

“MCP penting sebagai media untuk memonitoring terhadap capaian-capaian pada 8 area yang berpotensi korupsi,” pungkas Niken. (*)

Leave a Reply