Lahan Pacuan Kuda Akan Dijadikan Sirkuit Balap, Danny Pomanto dapat Peringatan!

“Tindakan Walikota Makassar itu ilegal, karena tanah pacuan kuda Parangtambung Makassar merupakan tanah pribadi milik Supu Bin Baso Palajarang yang kini telah dikuasai dan diduduki ahli waris,” ungkap Direktur LKBH Makassar Muhammad Sirul Haq, saat mengunjungi lokasi Pacuan Kuda Parangtambung Makassar, Senin (8/3/2021).

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Wacana Walikota Makassar Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto ingin mengubah lahan pacuan kuda di jalan Daeng Tata Raya, Parangtambung, Makassar menjadi sirkuit balap, malah mendapatkan peringatan dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Makassar.

Menurut Direktur LKBH Makassar Muhammad Sirul Haq, tanah pacuan kuda Parangtambung Makassar itu adalah milik pribadi bukan milik pemerintah.

“Tindakan Walikota Makassar itu ilegal, karena tanah pacuan kuda Parangtambung Makassar merupakan tanah pribadi milik Supu Bin Baso Palajarang yang kini telah dikuasai dan diduduki ahli waris,” ungkap Muhammad Sirul Haq, saat mengunjungi lokasi Pacuan Kuda Parangtambung Makassar, Senin (8/3/2021).

Penguasaan lahan pacuan kuda, kata Sirul, berdasarkan bukti surat diterbitkan di tahun 1958 yang menerangkan sejak 1935 telah dikuasai dan dibayarkan pajaknya, dan ada pula pembayaran pajak tanah di tahun 1985, 1986, 1987 dan 1988.

“Berdasarkan surat atas nama Supu Bin Baso Palajarang, tanah seluas 7 hektar lebih ini, dikuasai sebelum Indonesia merdeka yakni 1935. Kemudian diperkuat dengan pencatatan pajak tanah di tahun 1985, 1986, 1987 dan 1988, serta buku tanah dari kelurahan Parangtambung tercatat berada pada Rincik Kohir 174 CI, Persil 14A SIII, 14B SIII, dan 15B SIII,” tandasnya.

Sementara fakta dilapangan adanya bangunan stadion Pacuan Kuda Parangtambung Makassar, dikarenakan pada tahun 1957 digelar PON IV di Makassar, sehingga Presiden Soekarno kala itu meminjam lahan karena terbilang cukup luas dan sesuai peruntukan laga balapan kuda.

Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Muhammad Sirul Haq, “Betul, bangunan stadion Pacuan Kuda Parangtambung Makassar ini, dibangun oleh pemerintah pusat untuk kepentingan kegiatan pekan olah raga nasional ke 4 di Makassar, setelah itu pengelolaan ditangani pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan.”

“Jadi masuknya Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) membuat sertifikat hak pakai 1995, berdasarkan rekomendasi KONI Sulsel untuk mengelola stadion Pacuan Kuda Parangtambung Makassar, tapi faktanya tidak dikelola sebagaimana mestinya termasuk transparansi pendapatan hasil pengelolaan,” tambahnya.

LKBH Makassar selaku kuasa hukum ahli waris Supu Bin Baso Palajarang menghimbau kepada YOSS, Walikota Makassar, Gubernur Sulsel, BPN Makassar untuk tidak mengganggu lagi lahan pacuan kuda Parangtambung Makassar karena merupakan kepunyaan Supu Bin Baso Palajarang sebagai pemilik yang sah. (*)

Leave a Reply