Garda Tipikor Hukum Unhas Tunda Diskusi Publik, Ini Penyebabnya

“Dengan berbagai pertimbangan dan demi terlaksananya kegiatan diskusi publik ini, dengan maksimal, maka kami selaku pihak penyelenggara dengan berat hati memutuskan penundaan diskusi publik ini.” Ketua Umum Garda Tipikor Fakultas Hukum Unhas, Yusuf B.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Diskusi publik  dengan tema “Menyelisik Praktik ‘Fee Oligarki’ Dalam Pembangunan Infrastruktur Sulawesi Selatan” yang digelar Garda Tipikor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) yang rencananya akan diadakan di Kedai Kopi Megazone, Kota Makassar, hari ini, Kamis (11/3/2021), ditunda. Kegiatan ini, juga rencananya disiarkan melalui akun Instagram Garda Tipikor.

Ketua Umum Garda Tipikor Fakultas Hukum Unhas, Yusuf B, mengatakan, mengingat cuaca di Kota Makassar beberapa hari belakangan sedang tidak mendukung dan mengakibatkan beberapa daerah terendam banjir, sehingga narasumber dalam diskusi ini, berhalangan untuk hadir walaupun salah satu dari ketiga narasumber, Djusman AR sudah hadir di lokasi diskusi publik.

“Dengan berbagai pertimbangan dan demi terlaksananya kegiatan diskusi publik ini, dengan maksimal, maka kami selaku pihak penyelenggara dengan berat hati memutuskan penundaan diskusi publik ini,” ujarnya.

Yusuf menegaskan, tidak ada sama sekali intervensi atau campur tangan dari pihak luar atas ditundanya diskusi publik ini. “Semua murni karena alasan yang sempat kami kemukakan di awal, bahwa cuaca,” jelasnya.

“Kami sangat berterima kasih atas antusiasme dan dukungan dari berbagai pihak untuk diskusi publik ini. Kami juga meminta maaf sebesar-besarnya jika ada ketidaknyamanan atau kerugian yang ditimbulkan dari penundaan diskusi publik ini. Insya Allah, pelaksanaan diskusi publik ini, akan dipindahkan ke Sabtu (13/3/2021) Pukul 14.00 WITA di tempat yang sama di Kedai Kopi Megazone, Makassar,” tambahnya.

Sementara, di lokasi acara, sudah hadir Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi, Djusman AR. Termasuk sejumlah peserta, diantaranya Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB HMI MPO 2018-2020 Najamuddin Arfah, Ketua Umum HMI Badko Sulselbar Lanyala Soewarno, dan sejumlah perwakilan masyarakat.

Diskusi publik ini, rencananya mengadirkan tiga narasumber, selain Djusman AR, juga terdapat Dosen Fakultas Hukum Unhas sekaligus Pembina Garda Tipikor Fajlurrahman Juardi dan Analisis Politik dan Kebangsaan Arqam Azikin. (*)

Leave a Reply