Kebut Pemulihan Ekonomi, Sekprov Sulsel: Kurangi Diskusi Pacu Eksekusi

Memacu pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani menekankan agar diskusi dikurangi, sebaliknya eksekusi diperbanyak. Perjalanan dinas ke pusat dimiminalkan dan perbanyak ke daerah.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel Abdul Hayat Gani mengatakan, untuk memacu pemulihan ekonomi, sektor UKM harus digerakkan di tengah pandemi covid-19. Menurut dia, jika sektor ini bergerak, maka infrastruktur juga akan bergerak.

Karena itu, lanjut dia, upaya-upaya percepatan pemulihan sektor UKM yang memberi kontribusi besar harus terus dilakukan. “Kita berharap percepatan-percepatan itu dimaksimalkan dengan baik karena, salah satunya adalah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” ujarnya saat menerima kunjungan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan Syaiful di ruangan Sekda, Senin (15/3/2021)

Hayat Gani menyebutkan, menghadapi pandemi Covid-19, hampir semua lembaga pemerintah melakukan recofusing untuk penanganan covid-19. “Hampir semua lembaga sekarang ini, refocusingnya adalah dialihkan ke Covid-19 baik dari segi ekonomi, kesehatan dan sosial. Ketiga ini tidak bisa saling melaju akan tetapi sama-sama meninjau kesinambungan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Terkait masalah dana desa, Hayat Gani menekankan harus terus dilakukan aksi nyata yang memberi dampak langsung bagi masyarakat. “Kurangi diskusi perbanyak eksekusi. Kurangi ke pusat, perbanyak ke daerah. Karena kita ini, sudah bagian dari pusat. Provinsi ini, perpanjangan tangan dari pusat,” jelasnya.

Terkait dana desa, Hayat Gani juga mengaku pernah menyampaikan ke Kementerian Desa. Itu dia lakukan karena yang mampu mengakomodir di desa dan menggerakkan layanan di desa adalah kementerian desa.

“Tujuannya sama. Kita dorong penggunaan dana desa ini, untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat. Karena, untuk dana desa ini butuh pendampingan yang kuat,” terangnya.

Penanganan Covid-19
Terkait penanganan Covid-19, Hayat Gani mengakui, Pemprov Sulsel telah melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota se Sulsel agar yang positif Covid-19 dengan status OTG dimasukkan dalam program wisata Covid-19.

“Jika ada yang positif, kita kirim ke provinsi untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di desa agar pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan bisa berjalan terus. Untuk itu, ke depan dibutuhkan kolaborasi,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan Syaiful mengatakan, UKM yang ada di Sulsel merupakan penggerak utama di pasar-pasar. Namun, pedagang sayur yang menggunakan motor tidak masuk dalam daftar perbankan.

“Kita memiliki akses untuk PEN karena perbedaan dengan perbankan-perbankan itu adalah izin usaha. Karena, yang dipinjam hanya Rp500 ribu. Bahkan ada yang pinjam hanya Rp200 ribu dan ini harus ada yang memfasilitasi,” ungkapnya. (*)