Overstock Beras Sulsel 2,7 Juta Ton Topang Kebutuhan Pangan Nasional

Overstock beras produksi petani Sulawesi Selatan mampu menyuplai sejumlah daerah. Dengan pengelolaan overstock beras tersebut Sulsel menjadi salah penopang pangan nasional.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mampu mengoptimalkan overstock beras.

Menurut Andi Sudirman, selama ini Provinsi Sulsel mampu menjadi penopang pangan nasional dengan over stok hingga 2,7 juta ton.

“Sulawesi Selatan selama ini menjadi penopang pangan nasional. Produksi kita jadi overstok sekitar 2,7 juta ton,” kata Andi Sudirman saat menerima Rombongan Badan Legislasi DPR RI di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (17/3).

Baca Juga: KPK Awasi Ketat 5 Titik Rawan Korupsi di Sulsel, Djusman AR Mengapresiasi

Meski demikian, Andi Sudirman mengakui, tahun 2020 mengalami penurunan. “Tahun 2020 kita turun, intervensi dilakukan. Komitmen kami akan kolaborasi untuk turun detail dan melihat perwilayahan dan merecoveri,” ungkapnya.

Dia juga mengaku pihaknya telah berdiskusi bersama PLN untuk upaya memasukkan jaringan listrik untuk digunakan dipematang sawah petani.

“Kami tentu juga berfokus untuk ketahanan pangan. Kami selalu terbuka dan mohon arahan dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap bersinergi untuk Sulsel lebih baik,” tegasnya.

Baca Juga: Ketua PKK Sulsel-Ketua PKK Makassar Ikuti Webinar Kajian Islam

Ia menambahkan beras asal petani Sulsel, telah disuplai di beberapa Provinsi di Indonesia. “Alhamdulillah, kita galakkan hasil pertanian Sulsel. Kita juga benahi aset irigasi kami. Kita siapkan untuk merecoveri untuk perbaikan sistem irigasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas memperkenalkan rombongan Badan Legislasi DPR RI. “Mudah-mudahan Sulsel efektif dalam peranannya. Dalam prinsipnya, kunjungan kami untuk mendengarkan perbaikan regulasi pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,” ungkapnya.

Baca Juga: Kebut Pemulihan Ekonomi, Sekprov Sulsel: Kurangi Diskusi Pacu Eksekusi

Diketahui Kunjungan kerja Badan Legislasi (Bale) DPR RI ini sekaligus dalam rangka Pemantauan dan Peninjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan di Provinsi Sulawesi Selatan. (*)

Leave a Reply