Kerja Sama LBH KAI Bone, Ketua Lekas: Pelayanan Kesehatan Butuh Pendamping Hukum

“Kami berinisiatif untuk bekerja sama dengan LBH KAI Bone agar Puskesmas memberikan pelayanan terbaik tanpa menghadapi hambatan hukum.” Ketua Lekas Bone Anwar Marjan.

BONE, NEWSURBAN.ID — Dalam memberikan Penerapan Badan Pelayanan Umum Daerah (BPUD) setiap Puskesmas di 27 Kecamatan di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, Lembaga Kajian Advokasi Lintas Masyarakat (Lekas) menggelar Lokakarya di Helios Hotel, Kelurahan Jeppe’e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Sabtu (10/4/2021).

Selain Lokakarya, Lekas Bone juga melakukan penandatanganan MoU dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KAI Bone guna melakukan pendampingan dan konsultasi hukum dalam pelayanan kesehatan.

Baca Juga: Ketua KAI Bone Bakal Ajukan Gugatan Class Action Terkait Perbup Pencegahan Covid-19

Ketua Lekas Bone Anwar Marjan mengatakan, pelaksanaan lokakarya ini, pasti memiliki landasan yang kuat dari pengamatan dan investigasi yang dilakukan oleh tim Lekas Bone.

“Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Misalnya, dalam menerapkan program tentu mereka selalu khawatir dengan dampak hukum yang akan dialami. Sehingga kita berinisiatif untuk bekerja sama dengan LBH KAI Bone agar Puskesmas memberikan pelayanan terbaik tanpa menghadapi hambatan hukum,” jelasnya.

Baca Juga: Memaknai Slogan Hari Jadi Bone ke-691: Kebudayaan Sebagai Kritik

Dengan MoU ini, lanjut Anwar, dalam pelaksana pelayanan kesehatan di lapangan, memiliki wadah untuk konsultasi dan pendampingan hukum agar mereka bekerja tanpa ada beban.

“Saya berharap, Lembaga Swadaya dan seluruh jajaran Puskesmas serta Lembaga Bantuan Hukum mampu bekerja sama dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ujar Anwar.

Baca Juga: Kado Hari Jadi Bone ke 691, Plt Gubernur Resmikan Sejumlah Proyek di Bone

Sementara itu Ketua LBH KAI Bone Rusmin Igho memberikan apresiasi terhadap Lekas Bone yang menjadi wadah dalam pelaksanaan lokakarya dan penandatangan MoU.

“Kegiatan ini memang sangat dibutuhkan. Kami dari LBH KAI Bone akan memberikan pendampingan dan konsultasi hukum bagi seluruh Puskesmas. Pandangan hukum sebelum melaksanakan program sebagai solusi agar pelaksana di lapangan leluasa dalam bekerja,” kata Igho.

Baca Juga: Satgas Tutup Permandian Lanca, Begini Reaksi Kadis Pariwisata Bone

Ia menambahkan, MoU tersebut merupakan acuan dalam melaksanakan fungsinya sebagai wadah bantuan hukum. Namun Igho menegaskan, agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab harus dikelolah secara profesional.

“Insya Allah kami akan bekerja secara profesional dalam melayani dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya di Bone ini,” pungkas Igho. (fan)

Leave a Reply