Penyederhanaan Birokrasi, Pemkab Nunukan Gelar Sosialisasi dan Pendampingan

Penyerderhanaan birokrasi melalui eselonering dilakukan dua level. Pemda diberi waktu sampai Juni tahun ini. Pemkab Nunukan merespons dengan sosialisasi dan pendampingan.

NUNUKAN, NEWSURBAN.ID — Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus, mengatakan penyederhanaan dan penyetaraan jabatan pelaksana ke fungsional ini sudah diwacanakan sejak dua tahun yang lalu oleh Presiden.

“Bapak Presiden Jokowi dalam sidang MPR menyatakan ini adalah salah satu bentuk inplementasi penyerderhanaan birokrasi adalah melalui Eselonering menjadi dua level,” kata Serfianus saat membuka sosialisasi penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, di Ruang Pertemuan Serbaguna Lt V Kantor Bupati Nunukan, Rabu (14/4/2021).

Baca Juga: Pemkab Nunukan Ajukan 280 Usulan di Musrenbang RKPD Kaltara 2022

“Ini menjadi catatan penting. Dan tahun ini, kita diberi waktu sampai Juni. Kita harus sudah selesai untuk seluruh Indonesia,” tambah Serfianus dalam sosialisasi yang dihadiri Kepala Perangkat Daerah beserta jajaran pejabat Adminstrator (Eselon III) dan pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemkab Nunukan.

Sekda menjelaskan, dasar hukum dari keputusan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Pasal 11 PP 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Kepegawaian, Peraturan Menteri PAN RB Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional. Termasuk beberapa surat dari Mendagri.

“Dan yang terakhir dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 130/1970/OTDA Tanggal 26 Maret 2021 perihal penyederhanaan birokrasi pada jabatan administrasi di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota,” terang Serfianus.

Baca Juga: Kunjungi Nunukan, Gubernur dan Wagub Kaltara Diskusi dengan Tokoh Masyarakat

Menurut Sekda, penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional ini, untuk peningkatan efektivitas pemeriksaan dan percepatan pengambilan keputusan guna meningkatkan pelayanan publik.

“Tujuannya adalah birokrasi yang lebih dinamis, pantas dan profesional guna meningkatan efektifitas dan sinergi dalam mendukung pelayananan pemerintah,” ujarnya.

Setelah dibuka, acara dilanjutkan dengan paparan dan sosialisasi yang disampaikan Kepala Bagian Organisasi Setda Nunukan Helmi Pudaaslikar serta didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nunukan Kaharuddin.

Baca Juga: BAPPEDA Nunukan dan Tim Penyusun RPJMD Provinsi Kaltara Buat Forum Penajaman Isu Strategis

Usai sosialisasi, agenda dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan terhadap Pejabat Eselon IV yang akan disesuaikan jabatannya pada jabatan fungsional. (adi)