Satgas Kejar Aset Obligor Kasus BLBI, Nilainya Capai Rp110,4 T

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. --istimewa--

Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI mulai mengejar aset para obligor BLBI. Total aset yang bisa diambil negara dari para obligor kasus BLBI ini mencapai Rp110,4 triliun.

JAKARTA, NEWSURBAN.ID — Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan total aset yang bisa diambil negara berkaitan dengan hak tagih kasus BLBI nilainya mencapai Rp110.454.809.645.467 atau Rp110,4 triliun.

“Jadi kalau ditulis angka begini biar nanti seragam,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan saat konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (15/4/2021.

Baca Juga: KPK Sita Dokumen di Bank Sulselbar Terkait Kasus Nurdin Abdullah

Angka hak tagih negara itu dibeberkan Menkopolhukam usai rapat koordinasi dengan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Rapat dihadiri Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto,

Mahfud mengaku sudah merinci seluruh aset terkait BLBI bersama Kementerian Keuangan berdasarkan kurs rupiah, nilai properti, dan harga saham per hari ini. “Ini yang kemudian menjadi pedoman,” ujar Mahfud.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Pengadaan Barang Covid, KPK Tahan Bupati Bandung Barat dan Anaknya

Mahfud juga menyebutkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membuat rincian aset dari para obligor BLBI yang bisa segera ditagih.

“Menkeu sudah menayangkan, nih uang yang akan ditagih untuk aset kredit sekian, berbentuk saham sekian, berbentuk properti sekian, berbentuk rupiah dan bentuk tabungan sekian, dalam bentuk tabungan uang asing sekian dan sebagainya,” jelas Mahfud.

Baca Juga: Curi Barang Bukti Emas 1,9 Kg, Pegawai KPK Dipecat Dewas

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden (Keprres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Satgas ini berisi sejumlah menteri, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Satgas Dana BLBI ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban. Masa tugas satgas ini sampai 31 Desember 2023.

Baca Juga: KPK Bakal Periksa Asal-Usul Kekayaan Kepala Bapenda Makassar?

Pembentukan Satgas Dana BLBI tak berselang lama usai KPK memutuskan untuk menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi BLBLI dengan tersangka Sjamsul dan Itjih Nursalim serta Syafruddin Arsyad Temenggung.

Kasus dugaan korupsi BLBI yang menjerat Sjasmul itu ditaksir merugikan negara hingga Rp4,58 triliun. (#)

One thought on “Satgas Kejar Aset Obligor Kasus BLBI, Nilainya Capai Rp110,4 T

  1. Pingback: PN Jakarta Pusat Putuskan Pengelola Centro-Parkson Pailit | Newsurban

Leave a Reply