Sudah Tiga Ramadan, Penyintas Gempa Sulawesi Tengah Tinggal di Hunian Sementara

Sudah tiga Ramadan, penyintas gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah bertahan hidup di hunian sementara. Realisasi pembangunan hunian tetap atau permanen oleh Pemerintah Pusat pun dipertanyakan. 

JAKARTA, NEWSURBAN.ID — Ratusan bahkan ribuan kepala keluarga penyintas gempa, tsunami, dan likuefaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah, hidup dalam ketidakpastian.

Pascagempa yang menghancurkan permukiman warga pada 28 September 2018, 500 kepala keluarga itu harus rela menjalani puasa Ramadan di hunian sementara (huntara), setelah bencana itu

Para penyintas itu, sekitar 500 kepala keluarga di Kelurahan Petobo, Kota Palu. Mereka masih berada di hunian sementara yang dibangun oleh pemerintah sejak 2018 pascagempa.

Baca Juga: Walikota Hadi Bersama Gubernur Sulteng Dampingi Kepala BNPB Tinjau Huntap Penyintas Bencana Kota Palu

Merespons kondisi itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sulteng Atha Mahmud mengatakan progres pembangunan kembali untuk pemulihan warga dalam skema rehabilitasi-rekonstruksi pascabencana hingga kini tak kunjung tuntas.

Dikutip Antara, Jumat (16/4), Atha menyebutkan sudah tiga tahun warga korban bencana masih diliputi ketidakpastian kapan bisa hidup di lokasi hunian tetap (Huntap) yang permanen sebagaimana janji pemerintah.

Menurut Atha memasuki Ramadan ketiga, warga korban bencana masih hidup di lokasi pengungsian. “Ini fakta miris dan sangat mengganggu nurani kemanusiaan kita. Padahal sebelumnya di tahun 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan pembangunan Huntap mesti harus selesai sebelum memasuki bulan suci Ramadan 2019, agar warga korban bencana dapat menikmati bulan Ramadan di hunian baru yang diperuntukkan,” ungkap Atha.

Baca Juga: Walikota Palu Serahkan Data 21.085 Calon Penerima Stimulan III

Lamanya penyelesaian masalah pembangunan hunian tetap warga penyintas, lanjut Atha mengindikasikan bahwa ada ketidakberesan yang terus-menerus dibiarkan.

Dia, menilai negara melalui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak mampu menunaikan kewajiban konstitusionalnya dalam memenuhi hak warga korban bencana.

“Saya kira, hampir tiga tahun dan tiga Ramadan ini adalah batas waktu toleran bagi pemerintah pusat dan daerah. Cukup sudah bermain-main dengan soal kemanusiaan. Sudahi itu, segera tuntaskan Huntap yang jadi hak warga,” tegas Atha.

Baca Juga: Pansus Padagimo Temui Walikota Palu Bahas Huntap Penyintas Bencana

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan durasi waktu dua tahun telah berakhir sesuai dengan Inpres nomor 10 tahun 2018 tentang percepatan rehab-rekon pascabencana gempa dan tsunami di Provinsi Sulteng.

Karena itu, menurut Atha sudah semestinya ada upaya luar biasa dilakukan untuk warga. Evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap program rehab-rekon di Sulteng.

Setelah Inpres Nomor 10 tahun 2018 telah berakhir masa berlakunya di 2020 sebagai panduan yuridis dalam penanganan pasca bencana di Sulteng.

Baca Juga: BPBD Palu Salurkan Stimulan II Rp280 M, Validasi Rumah Rusak 95 Persen

Menurutnya, evaluasi menyeluruh dinilai penting. Sebab, tampak nyata kegagalan dalam memenuhi tenggat waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam Inpres Nomor 10 tahun 2018 tersebut.

Dia juga menegaskan, yang terpenting dari penyelesaian masalah ini adalah tranparansi dan integritas dalam penyaluran triliunan rupiah alokasi anggaran negara. “Kita tidak ingin triliunan anggaran negara yang telah dialokasikan menguap percuma tanpa dirasakan manfaatnya secara menyeluruh bagi warga korban bencana,” ujarnya lagi. (#)

2 thoughts on “Sudah Tiga Ramadan, Penyintas Gempa Sulawesi Tengah Tinggal di Hunian Sementara

  1. Pingback: Temui Mendagri, Walikota Hadi Paparkan Program Kota Palu | Newsurban

  2. Pingback: Susun Dokumen R3, Pemkot Palu Libatkan NGO | Newsurban

Leave a Reply