Picu Abrasi, DPRD Nunukan Minta Tutup Tambang Pasir Ilegal di Sebatik

DPRD Nunukan merekomendasikan kepada Pemkab Nunukan dan aparat keamanan untuk menutup aktivitas tambang di sekitar Sebatik yang meresahkan warga. Aktivitas tambang pasir ilegal di pesisir pantai Sebatik telah menimbulkan abrasi hebat.

NUNUKAN, NEWSURBAN.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) membahas tambang pasir ilegal, Selasa (8/6/2021) di ruang rapat Ambalat Kantor DPRD Nunukan.

Rapat denga perndapat, dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nunukan (DLH) Rustam, Dinas PMTSP, Satpol PP Nunukan, Camat Sebatik Induk, Kepala Desa Padaidi dan warga Desa Padaidi.

Perwakilan warga Desa Padaidi, Kurniawan, mengatakan, aktivitas penambangan itu sudah merusak lingkungan. Bahkan, menurutnya penambangan pasir tersebut berdampak ke pemukiman masyarakat setempat.

Baca Juga: Abrasi Kikis Tanah Pantai Pulau Sebatik 5 Meter Per Tahun

“Saya bagian masyarakat yang terkena imbas abrasi dan longsor itu, rumah orang tua saya dapurnya sudah hilang dan beberapa warga lainnya juga mengalami hal yang sama, kami minta solusi kepada anggota dewan dan seluruh yang hadir dalam rapat ini,” kata Kurniawan.

Menurutnya, sejak tahun 2011 penambangan itu beroperasi. Hingga kini, belum tindakan pemerintah untuk menghentikan aktivitas penambangan pasir ilegal tersebut.

”Perhitungan saya dari 2011 hingga 2017 panjang garis pantai sudah lebih 87 meter yang tergerus abrasi. Belum kita bicara langsor, saya minta ketegasan pemerintah dan DPRD. Jika ini dibiarkan, maka akan menimbulkan korban karena penambangan itu sudah sangat luas hingga ke permukiman warga. Kalau tidak ada ketegasan jangan salahkan warga kami kalau menambang pasir di desa kami pak,” tegas Kurniawan.

Baca Juga: Tanam Butun di Desa Bunton, Cara Doni Tangkal Tsunami

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rustam menjelaskan, sejak dari dulu pihaknya melarang masyarakat menambang di pesisir pantai karena dampaknya adalah kerusakan lingkungan.

Penambangan Pasir atau galian C, menurutnya harus memilki Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Namun setiap urusan perizinan kegiatan pertambangan menjadi kewenangan provinsi dan apabila usaha tersebut tidak memilki izin maka seluruh aktivitasnya merupakan tindak pidana.

Rustam menegaskan, keluhan warga sebatik, menjadi keprihatinan Pemerintah Daerah. Ia mengatakan, tahun 2018 mahasiswa sudah menginisiasi untuk mencari jalan keluar terkait abrasi tersebut.

”Kami waktu itu sama-sama membuat proposal ke Kementerian Lingkungan Hidup, kita sudah fasilitasi dan turun ke lapangan dan kondisi pesisir pantai itu sudah sangat parah,” ungkapnya.

Baca Juga: Anggota DPR Deddy Sitorus Bantu Penguatan UMKM di Nunukan

Berdasarkan Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan mengakibatkan kerusakan lingkungan adalah pelanggaran.

Karena itu, DPRD meminta pemerintah daerah dan Kepolisian Nunukan untuk melarang penambangan tersebut beroperasi karena tidak memgantongi Izin Penambangan Galian C.

DPRD juga merekomendasikan menutup aktivitas penambangan pasir di Desa Padaidi, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan.

Selain itu DPRD Nunukan, meminta pemerintah daerah menyediakan tempat penambangan pasir yang memiliki uji kelayakan lokasi sehingga kebutuhan pembangunan yang menggunakan material tersebut tetap terpenuhi di Pulau Sebatik. (*)

LIHAT JUGA: Bupati Asmin Laura: Kita Boleh Berdebat Tetapi Tetap Harus Bersahabat

Leave a Reply