Polisi Tahan Tersangka Pelaku Dugaan Pencemaran Nama Baik Bupati Bone

ILUSTRASI UU ITE (int)

Polres Bone menetapkan pemilik akun @Putu Begadang sebagai tersangka pencemaran nama baik Bupati Bone Andi Fahsar M Padjalangi. Tersangka kini, dittahan di Polres Bone.

BONE, NEWSURBAN.ID — Kasus pencemaran nama baik oleh akun @Putu Begadang di media sosial Facebook terus bergulir hingga saat ini di kepolisian Polres Bone.

Diketahu, pemilik akun tersebut bernama Arfan (39). Pelaku diamankan pada Sabtu malam 5/6/2021 dan hingga saat ini pelaku mendekam di balik jeruji besi di Polres Bone, Sulawesi selatan.

Pelakupun sudah menyandang status tersangka sejak Minggu (6/6/2021) lalu. “Sudah ditetapkan tersangka pada tanggal 6 Juni kemarin dan dilakukan penahanan. Alasan penahanannya karena pelaku dinilai sudah cukup bukti dalam penerapan kasus UU ITE ini,” jelas Ipda Muh. Rusdi selaku kaur Bin Ops Satreskrim Polres Bone, Kamis (10/6/2021).

Baca Juga: Polisi Tangkap Seorang Buruh Bangunan, Dilapor Menghina Bupati Bone

Pihak kepolisian mengaku telah berusaha melakukan upaya mediasi diantara ke dua belah pihak, namun pihak pelapor belum menyanggupi hal itu.

Dari keterangan IF warga sekitar tempat tinggal pelaku bahwa pelaku sedikit ada gangguan jiwa diakibatkan penggunaaan obat terlarang. “Kemungkinan karena obat-obat terlarang sehingga dia begitu, apa yang dia baca, terbayang-bayang terus di pikirannya,” ujarnya.

Pernah suatu hari dia mengatakan akan menikam orang yang paling sabar di kampung (sambil menyebut nama orang tersebut) namun yang bersangkutan tidak menanggapi, karena menganggap orang ini tidak waras,” ungkap IF.

Baca Juga: Kapolri Minta Penyidik Tegas Bedakan Kritik, Hoaks, dan Pencemaran Nama Baik

Salah satu Tokoh Pemuda Bone, Andi Ardiman juga ikut menanggapi kasus tersebut. Menurutnya ini adalah bentuk kekecewaan terhadap kinerja Pemerintah ditambah pengaruh narkoba yang menjadikan ekspresinya dengan status menjadi kebablasan.

“Tentu tidak terlepas yang dia lakukan itu dari kinerja Pemerintah jika mau di kait-kaitkan dengan kekecewaannya atas kinerja Pemerintah ditambah pengaruh narkoba yang pun merupakan hal yang minim diintervensi Pemerintah menjadikannya korban, hingga ekspresinya dengan status yang kebablasan,” terang Andi Ardiman, Kamis (10/6/2021).

Tapi dalam konteks kepemimpinan andai Bupati bijak melihat hal ini, tentunya akan prihatin terhadap situasi sosial Daerahnya, dengan tidak dijadikan sebagai urusan pribadi sekalipun dieksekusi secara institusi.

Baca Juga: Sikapi SE Kapolri, Djusman AR: Itu Perintah, Penyidik Wajib Segera Menerapkan

“Melihat pelaku sebagai korban, adalah bentuk bijaksananya menurutku. Yang dilakukan pelaku sebatas paradigmanya sebagai masyarakat awam yang hanya demikian levelnya dengan bentuk ekspresi yang pun hanya dipahami olehnya sebatas demikian,” tambah Andi Ardiman yang juga merupakan Aktivis HMI ini.

Sementara itu salah satu Advokat Bone dari Sila Kelima Legal Law Office, Muh Ashar Abdullah mengatakan bahwa langkah hukum yang di lakukan Bupati Bone harusnya dipisahkan yakni secara personal dan secara jabatan.

“Saya lebih ke arah langkah hukum yang ditempuh oleh pihak yang dirugikan beliau Bupati Bone dalam hal ini Dr. H. Andi Fahsar Mahdin Padjalangi. Seharusnya dua hal ini dipisahkan yakni secara Personal dan secara Jabatan, perspektif kita harus kaya dalam melihat postingan dari akun @Putu Begadang,”jelasnya.

Baca Juga: Pemerintah Diminta Segera Masukkan Revisi UU ITE di Prolegnas 2021

Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kepolisian seharusnya memilah mana postingan akun @Putu begadang yang menyerang atau mendiskreditkan Personal Andi Fahsar, dan mana yang menyerang Jabatan Bupatinya beliau.

“Nah, dari pemilahan itu si korban bisa mengajukan 2 “aduan” yang bukan laporan Polisi, karena Aduan dan Laporan Polisi itu adalah dua proses hukum litigasi yang berbeda.

Bisa diadukan baik secara Jabatan dalam hal ini sebagai Bupati yang didampingi Kabag Hukum Pemda Bone, bisa pula di adukan pula secara personal dan hal itu tidak bisa diwakili, karena khusus di perkara dugaan pelanggaran ITE ini APH atau pihak kepolisian wajib mempedomani SE/2/II/2021 pada tgl 19 Februari 2021 kemarin,” jelas Muh Ashar Abdullah. (fan)

Leave a Reply