KPK Sita Aset Tanah, Djusman AR: Sudah Sepantasnya Diterapkan TPPU ke NA

Penggiat Antikorupsi Djusman AR.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita 6 bidang tanah milik Gubernur nonaktif Nurdin Abdullah (NA) yang diduga dihasilkan dari suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Penggiat anti korupsi Djusman AR Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi, menyebutkan penyitaan aset milik Nurdin Abdullah (NA) oleh KPK menunjukkan arah jika KPK akan menjerat NA dengan pasal TPPU berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010.

“Jika benar aset yang disita KPK berasal dari kejahatan Korupsi, maka sudah sepantasnya KPK menerapkan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada tersangka NA, sebab pembelian aset yang dilakukan tersangka kuat dugaan dari setoran dari pihak kontraktor,” Jelasnya, Jumat (18/06/2021).

Namun soal apakah penyidik KPK nantinya akan menerapkan pasal itu, dia tidak ingin mendahului proses hukum, dan semua akan terjawab jika kasus tersangka NA disidangkan di Pengadilan. Bahkan dirinya menyebutkan dalam UU TPPU.

Bangunan Masjid Disita KPK

Baca juga: KPK Sita Masjid dan Lahan di Maros Diduga Hasil Suap Nurdin Abdullah

Ditegaskan, aset yang diperoleh dari kejahatan tindak pidana korupsi merupakan unsur dari pelanggaran UU TPPU, apalagi keterangan saksi dan fakta persidangan sudah mengarah ke sana.

“Nanti kita lihat di pengadilan, sebab unsur-unsur dalam UU TPPU sudah terpenuhi tinggal bagaimana penyidik menerapkan pasaL itu ke tersangka NA,” Katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita 6 bidang tanah milik Gubernur nonaktif Nurdin Abdullah (NA) yang diduga dihasilkan dari suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

KPK Sita Diduga Aset Nurdin Abdullah Hasil dari Suap

“Kamis (17/6) tim penyidik telah melakukan pemasangan plang penyitaan pada aset yang diduga milik NA sebanyak 6 bidang tanah yang berlokasi di Dusun Arra desa Tompobulu Kec. Tompobulu Kab. Maros Sulsel,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (18/06/21).

Baca juga: Saksi Ungkap Ada Istilah Jatah “Gedung Putih” di Kasus Nurdin Abdullah

Ali mengatakan, pemasangan plang penyitaan bertujuan agar 6 bidang tanah itu tak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

“Adapun tujuan pemasangan plang penyitaan dimaksud antara lain untuk menjaga agar lokasi tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak berkepentingan,” kata Ali.

KPK menyelisik pembelian aset berupa tanah yang dilakukan Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang diduga berasal dari hasil suap.

Penyidik menyelisik hal tersebut saat memeriksa saksi Hasmin Badoa. Hasmin Badoa diperiksa di Polres Maros, Sulsel pada Rabu 16 Juni 2021 kemarin.

Baca juga: Dipersidangan! Syamsul Bahri Ungkap Nurdin Abdullah Pernah Terima Dana Miliaran dari Empat Kontraktor

Hasmin Badoa dimintai keterangan untuk melengkapi berkas Nurdin Abdullah dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

“Hasmin Badoa (Wiraswasta), yang bersangkutan dikonfirmasi antara lain terkait dengan pembelian tanah oleh tersangka Nurdin Abdullah yang diduga, sumber uang pembeliannya dari para kontraktor yang mengerjakan proyek di Pemprov Sulsel,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

KPK menetapkan Gubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

Nurdin ditetapkan sebagai penerima suap bersama Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan Edy Rahmat. Sementara yang dijerat sebagai pemberi adalah Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto.

Nurdin diduga menerima suap sebesar Rp2 miliar dari Agung. Tak hanya suap, Nurdin juga diduga menerima gratifikasi dengan total sebesar Rp3,4 miliar. Gratifikasi tersebut diterima Nurdin dari beberapa kontraktor.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) tim penindakan terhadap Nurdin. Dalam OTT tersebut tim penindakan mengamankan uang Rp 2 miliar di sebuah koper di rumah dinas Edy Rahmat.

Tak hanya itu, dalam penggeledahan yang dilakukan beberapa waktu lalu di rumah jabatan dan rumah pribadi Nurdin Abdullah, serta rumah dinas Sekdis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel dan Kantor Dinas PUTR, tim penyidik menyita uang sekitar Rp3,5 miliar. (*)

Leave a Reply