PERSPEKTIF, WTP Bukan Jaminan Tak Korupsi

Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dikeluarkan BPK kerap menjadi incaran para pengelola keuangan negara, –Pemda, Kementerian, dan Lembaga. Namun perlu diketahui, Opini WTP bukan jaminan kepala daerah, pimpinan Kementerian dan Lembaga, tidak melakukan korupsi.


OLEH: DJUSMAN AR
Penggiat Antikorupsi


OPINI WTP bukan merupakan jaminan terhadap Pejabat atau Penyelenggara Negara Tidak KORUPSI. Ketentuan penyelenggaraan negara ditegaskan pada Undang-undang No 28/99 tentang penyelengaraan negara yang bersih dan bebas KKN yang menganut asas (1) kepastian hukum, (2) tertib penyelenggaraan negara, (3) kepentingan umum, (4) keterbukaan, (5) proporsionalitas, (6) profesionalitas, (7) akuntabilitas.

Komitmen Pejabat dan atau Penyelenggara Negara dapat dilihat sejauhmana menerapkan asas-asas tersebut.

Khusus Pengelolaan Keuangan Negara ditegaskan dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003, begitupun instrumen Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.

Baca Juga: 18 Tahun Jadi Penggiat Antikorupsi, Djusman AR: Membongkar Korupsi Ngeri-ngeri Sedap

Opini WTP berdasar Undang- No 15/2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diberikan hanya untuk menilai pengelolaan keuangan pemeritahan sudah baik atau tidak?

Istilah WTP merupakan singkatan dari Wajar Tanpa Pengecualian, sudah tak asing bagi orang yang pernah belajar ilmu keuangan, akuntan dan audit. WTP merupakan salah satu opini yang dinyatakan oleh auditor baik pemerintah maupun auditor akuntan publik.

Sementara opini sendiri merupakan pernyataan auditor profesional mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam
laporan keuangan.

Untuk mendapatkan opini, terdapat 4 (empat) kriteria yang digunakan auditor, yakni: (i) kesesuaian dengan standar akuntansi; (ii) kecukupan pengungkapan; (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

Auditor pemerintah dalam hal ini BPK yang berdiri atas undang-undangnya tersendiri yakni Undang2 No 15/2006 menginformasikan ada beberapa jenis tingkatan opini yang direkomendasikan atau keluarkan lembaga tersebut dalam menilai laporan keuangan suatu lembaga pemerintahan.

Baca Juga: PERSPEKTIF: PEMIMPIN YANG BERINTEGRITAS

Laporan pemeriksaan yang baik atau wajar dan dinilai tidak memiliki penyimpangan sama sekali akan diberi opini “Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)” atau WTP. Opini “Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)” atau WDP diberikan kepada laporan keuangan yang baik dan wajar, sesuai dengan ketentuan-ketentuan, namun tidak untuk beberapa hal yang dikecualikan.

Sementara untuk laporan keuangan yang penyajian saldonya lebih besar dari seharusnya diberikan opini “Lebih Saji (overstated)”. Opini “Tidak Wajar” atau Adversed Opinion diberikan kepada laporan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Sedangkan opini “Pernyataan Menolak Memberikan Opini” atau Disclaimer of Opinion, diberikan jika tim audit tidak dapat menyatakan pendapat atas laporan karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.

Opini WTP merupakan opini yang paling diinginkan oleh auditor terlepas karena laporannya telah sesuai dengan standar dan tidak ada penyimpangan ataupun yang pelaporannya tidak sesuai dengan standar bahkan banyak penyimpangan pun menghendaki opini auditnya WTP.

Sejumlah Pemda, Kementerian Lembaga  telah meraih opini WTP, namun ternyata dari beberapa instansi tersebut tidak sedikit pejabat-pejabatnya yang terlibat korupsi.

Baca Juga: Djusman: Pandemi COVID-19 Berpotensi Jadi Ladang Korupsi

Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan dasar auditor memberikan opini WTP karena dasar memberikan opini adalah ketika dalam menilai laporan keuangan suatu lembaga pemerintahan, laporan yang disajikan auditee telah disusun sesuai dengan standar dan dinilai tidak memiliki penyimpangan sama sekali. Nah apabila laporan tersebut telah disusun sesuai standar dan tidak ada penyimpangan kenapa bisa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdapat orang atau pejabat tersangkut korupsi pada instansi tersebut.

Hal ini berarti laporan yang disajikan memiliki salah saji dan tidak layak diberi opini WTP. Publik tentu bertanya, mengapa bisa mereka yang dikatakan bersih ternyata tidak bersih. Apakah mereka menyogok auditor BPK?

Apakah kinerja BPK yang tidak profesional? Atau bagaimana?
Banyaknya kasus yang terjadi di beberapa daerah maupun kementerian membuat pimpinan BPK kemudian angkat bicara dengan menegaskan bahwa, penilaian tata kelola keuangan pemprov/pemkot/pemkab itu dilakukan secara “sampling”, bukan keseluruhan mengingat waktu yang kurang. Hal ini tentunya cukup mempengaruhi kualitas audit.

Auditor mengaudit hanya mengambil 10 persen sampel dari populasi dan dari 10 persen sampel tersebut tidak ditemukan salah saji material dan 90 persen yang tidak diambil sampelnya, disitulah terdapat salah saji yang cukup material.

Baca Juga: Korupsi Bansos Diduga Capai Rp100 T, Ketua IDI: Jika Benar, Tipikor Adalah Pandemi Nyata

Lalu apa makna opini WTP ini? Apakah penilaian wajar tanpa pengecualian merupakan jaminan tidak terjadi penyelewengan atau korupsi dalam birokrasi? Ternyata tidak. Penilaian WTP oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tidak menjamin pejabat daerah itu bebas dari kasus korupsi. Sebab, opini WTP diberikan hanya untuk menilai pengelolaan keuangan  yang dilakukan oleh pemda sudah baik. Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK pun tidak ditujukan secara khusus untuk mendeteksi adanya korupsi.

Saat ini opini WTP menjadi obsesi para pimpinan lembaga pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan penilaian WTP, mereka ingin menunjukkan kepada publik bahwa lembaganya bersih dari penyimpangan dan penyelewengan. Bahkan ada kepala daerah yang memerintahkan anak buahnya menyuap auditor BPK agar hasil pemeriksaan beropini WTP.

Opini WTP dari BPK sering dijadikan tameng oleh pihak tertentu yang menyatakan bahwa di kementerian atau lembaganya tidak mungkin ada korupsi karena BPK memberikan opini WTP atas laporan keuangannya.

Begitu banyak lembaga negara yang membuat iklan atau maklumat tentang opini WTP lembaganya. Para pimpinan daerah, kementerian lembaga dan Instansi lainnya jangan terlalu berbangga hati bahwa ketika meraih opini WTP bukan berarti aman dan tidak diperiksa lagi. Sebagaimana kata ketua KPK “Banyak kepala daerah yang berlindung dibalik opini WTP. Dengan opini yang diberikan BPK, mereka menyatakan telah bersih dari korupsi dan tidak perlu lagi diperiksa,”. Ketua KPK juga meminta BPK berhati-hati dalam memberikan opini, terutama opini WTP (wajar tanpa pengecualian).

Baca Juga: Djusman AR: Cukong Politik Berpotensi Lahirkan Pemerintahan Oligarki

Banyak pemerintah daerah yang memanfaatkan stempel BPK agar dapat berlindung dari penegak hukum dan banyak di antara mereka menjadikan raihan WTP sebagai prestasi bahkan mereka tak segan-segan menjadikan jualan politik dengan memasang iklan komersil di media massa bahwa mereka telah menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar namun setelah mereka menjabat dan bahkan masih menjabat mereka ketahuan korupsi oleh KPK.

Jadi jangan bangga dengan jualan opini WTP namun ternyata korupsi. Ingat, yang beraroma wangi saja kecium baunya apalagi yang busuk. Serapi bagamanapun menyimpan Bangkai/kebusukan, kan pasti menyengat penciuman manusia-2 penegak keadilan khususnya APH dan Penggiat Anti Korupsi.

Djusman AR adalah Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya Hukum & Politik (LP-SIBUK) Sulsel, Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi, dan Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar.

(*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button