Kepastian 177 Pilkades di Bone Menunggu Penetapan Perda

Perda Pemerintahan Desa Kabupaten Bone yang akan menjadi acuan penyelenggaraan 177 Pilkades 177 2021 hingga kini belum ditetapkan. Pansus Ranperda, masih menunggu hasil kajian dari Biro Hukum Pemprov Sulsel.

BONE, NEWSURBAN.ID — Pemilihan Kepala Desa serentak (Pilkades) tahun 2021 tidak lama lagi digelar di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Di kabupaten itu, sebanyak 177 desa, melaksanakan pemilihan November 2021 mendatang.

Hanya saja untuk Peraturan Daerah tentang tahapan Pilkades di Kabupaten Bone, sampai saat ini belum juga disahkan.

Ketua Pansus Ranperda Pemerintahan Desa DPRD Bone Ade Fery Afrisal saat dihubungi mengatakan untuk penetapan Perda Pemilihan Kepal Desa itu sudah dibahas dalam rapat di pansus. “Sudah dikirim ke Biro Hukum Provinsi Sulsel untuk difasilitasi setelah selesai baru di Paripurnakan,” jelasnya.

Baca Juga: Bupati Bone Minta Camat Serius Tindaklanjuti Pilkades Serentak 2021

Untuk tahapan pilkades secara pribadi saya itu sebenarnya sudah bisa dilaksanakan jika (PMD) juga sudah siap karena untuk tahapan awal itu tidak ada yang berubah.

“Masih seperti tahapan yang lama. Untuk perda Pilkades tahun ini kami hanya menunggu dari Biro Hukum kapan dikeluarkan,”jelasnya Kamis 8/7/2021.

Adapun syarat pendaftaran untuk menjadi calon Kepala Desa itu tidak ada yang berubah signifikan soal domisilinya itu sudah dihapus oleh pusat.

Baca Juga: 3.000 Pilkades Ditunda, Mendagri: Pilkada Tetap Digelar

“Hanya umur dan ijazah para calon Kepala Desa yang diusulkan sebagian teman-teman pada saat pembahasan dan itu tergantung dari Biro Hukum Provinsi apakah ada perubahan atau masih memakai syarat yang lama,

Wakil Ketua Pansus Ranperda Pemerintahan Desa DPRD Bone H. Kaharuddin juga menambhakan bahwa pengajuan syarat mengenai umur dan ijazah para calon Kepala Desa itu penting.

“Kita kan tau bagaimana sebelumnya banyak Kepala Desa berhadapan dengan hukum belum lagi ESDM yang belum mapampu mengelola dana desa secara baik itu semua yang harus dipertimbangkan,”kata H. Kaharuddin.

Baca Juga: Jelang Pilkades Serentak, Danyon C Pelopor Temui Forkopimda Wajo

Sementara itu Kepala (BPMD) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bone Andi Gunadil Ukra mengatakan bahwa perda itu sudah dimasukkan sejak Bulan April lalu ke DPRD Bone.

“Tapi sampai sekarang penetapan Perda itu belum ada kami juga tidak bisa membuat jadwal pemilihan kepala desa harus berdasar dari DPRD. Setelah itu akan dibuat lagi (Perbup) Peraturan Bupati jadi masih banyak yang mau dilalui setelah perda itu sudah ada,”kata Andi Gunadil Ukra. (fan)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button