Pemprov Sulteng Target Angka Kemiskinan Turun Menjadi 5,92 Persen dalam Lima Tahun

Dirancang beradaptasi bencana alam dan non alam, RPMJD Provinsi Sulteng 2021-2026 itu dapat menjadi lokomotif untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran, serta perbaikan sejumlah indikator pembangunan.

PALU, NEWSURBAN.ID — Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah mulai dikonsultasikan ke publik. Konsultasi publik itu dilakukan untuk mendapat saran dan tanggapan masyarakat atas isi RPJMD Provinsi Sulteng 2021-2026.

Konsultasi publik RPJMD dibuka Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto, Kamis (15/7) dari ruang video konferensi kantor gubernur.

Baca Juga: Vera Rompas Resmi Dilantik Ketua TP PKK Sulteng

Gubernur Sulteng dalam sambutan yang dibacakan Rudi Dewanto antara lain menyampaikan poin-poin penjabaran visi-misi ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas.

“Semoga dari forum ini dapat dihimpun masukan-masukan strategis guna menyempurnakan rancangan awal ini,” harap Gubernur.

Dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan itu dirancang beradaptasi dengan bencana alam dan non alam.

Baca Juga: Rusdy Minta DPRD Sulteng Kerja Sama Membangun Daerah dengan Kepentingan Rakyat

Dokumen itu, mengakomodasi perlindungan kesehatan masyarakat dari Covid-19, penyediaan APBD sensitif bencana, padat karya, pendirian sekolah vokasional, kerjasama antar kawasan dengan provinsi bertetangga, retribusi aset, pertanian digital, dan penciptaan anak usaha BUMD, merupakan diantara langkah-langkah prioritas pemerintah provinsi untuk mewujudkan Sulteng lebih sejahtera dan lebih maju.

Gubernur berharap, RPMJD itu dapat menjadi lokomotif untuk penurunan kemiskinan menjadi 5,92 %; penurunan pengangguran menjadi 3,04 %; indeksi gini berada pada kategori moderat 0,32 poin; peningkatan IPM menjadi 70,39 dan kesemua target diharap terwujud pada 2026.

Baca Juga: Temui Gubernur Rusdy, Kanwil Bank Mandiri Siap Mensupport Program Pemprov Sulteng

Ditambah lagi, untuk percepatan penanganan dampak bencana 28 September 2018, Pemerintah Provinsi lewat APBD Perubahan 2021 telah menganggarkan lebih dari 61 Miliar Rupiah untuk biaya percepatan pembebasan lahan huntap di wilayah Pasigala dan pembangunan SPAM regional untuk pengadaan air bersih.

“Harapan saya agar Kepala OPD dapat mendalami dan memahami RPJMD ini secara utuh, yang mana substansinya masih bersifat makro sehingga perlu dan harus saudara turunkan menjadi rencana strategis perangkat daerah dengan target kinerja yang lebih spesifik lagi,” pesan Gubernur Rusdy Mastura. (hms/ysf/*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button