JPU KPK: Nurdin Abdullah Gunakan Rekening Masjid Kumpulkan Uang Hasil Gratifikasi

“Terdakwa pada Desember 2020 sampai dengan Februari 2021 untuk kepentingannya menerima uang dengan jumlah total Rp1 miliar dari beberapa pihak di rekening Bank Sulselbar nomor rekening 0102020000099502 atas nama Pengurus Mesjid Kawasan Kebun Raya Pucak,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) M Asri Irwan saat membacakan surat dakwaan, di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis (22/7/21).

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), mengatakan Gubernur non aktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah melakukan tindakan korupsi dengan cara menggunakan rekening atas nama pengurus masjid untuk mengumpulkan uang hasil gratifikasi demi kepentingan pribadi.

Ini terungkap setelah tim JPU KPK membacakan dakwaan Nurdin Abdullah di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis (22/7/21).

Baca juga: Dituntut Maksimal 20 Tahun Penjara, PH Nurdin Abdullah Tak Ajukan Eksepsi

“Terdakwa pada Desember 2020 sampai dengan Februari 2021 untuk kepentingannya menerima uang dengan jumlah total Rp1 miliar dari beberapa pihak di rekening Bank Sulselbar nomor rekening 0102020000099502 atas nama Pengurus Mesjid Kawasan Kebun Raya Pucak,” kata Jaksa M Asri Irwan saat membacakan surat dakwaan.

JPU KPK memerinci sejumlah pihak yang pernah mentransfer uang gratifikasi ke rekening tersebut. Pertama, Direktur PT Putra Jaya Petrus Yalim mentransfer Rp 100 juta pada 1 Desember 2020.

Kedua, Pemilik PT Tri Star Mandiri dan PT Tiga Bintang Griya Sarana, Thiawudy Wikarso sebesar Rp 100 juta.”

Baca juga: Berkas Dilimpahkan ke Pengadilan Makassar, Nurdin Abdullah Segera Diadili

Lanjut ketiga, Sekretaris Direktur Utama Bank Sulselbar Riski Anreani yang uangnya berasal dari ajudan Nurdin, Syamsul Bahri sebesar Rp 100 juta pada 3 Desember 2020.

Dan keempat, dari Direksi PT Bank Sulselbar yang uangnya berasal dari dana CSR bank tersebut sebesar Rp 400 juta pada 8 Desember 2020.

“Serta yang kelima pada 26 Februari 2021 terdapat transaksi Rp 300 juta dari rekening Sulsel Peduli Bencana yang dipindahkan dananya oleh Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Makassar Panakkukang Muhammad Ardi,” ungkapnya.

JPU KPK mendakwa Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 12,8 miliar dari sejumlah kontraktor dan pengusaha.

Baca jugaKPK Sita Masjid dan Lahan di Maros Diduga Hasil Suap Nurdin Abdullah


Atas perbuatannya Nurdin didakwa telah melamggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Nurdin juga didakwa melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. (*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button