PERSPEKTIF: Ironi Putusan Hakim Tipikor Jakarta Pusat Atas Perkara Korupsi Samin Tan

MEMANG sangat menarik dikomentari atau dianalisis secara yuridis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada 30 Agustus 2021.

Oleh: Marwan Mas

HAKIM Tipikor Jakarta Pusat membebaskan terdakwa Samin Tan dalam kasus “dugaan suap dan gratifikasi” soal kepengurusan terminasi kontrak perjanjian kerja perusahaan pertambangan batubara (PKPPB).

Rupanya hakim menilai bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekadar informasi bahwa, KPK Jilid-5 inilah putusan perkara korupsi yang ditangani KPK yang dibebaskan oleh hakim.

Memang pernah ada putusan hakim terhadap perkara korupsi yang ditangani KPK yang dibebaskan Hakim Tipikor, yaitu kasus dugaan suap Bupati Bandung saat KPK Jilid-4. Akan tetapi, putusan Pengadilan Tipikor Bandung kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) dan terdakwa dinyatakan bersalah dan divonis penjara oleh MA.

Dalam kasus suap yang dilakukan Samin Tan yang kemudian dibebaskan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, memang JPU KPK juga melakukan upaya hukum kasasi ke MA, sehingga kita tunggu saja putusan MA itu apakah akan sama dengan yang sebelumnya.

Hal yang menarik dari perkara suap dan gratifikasi ini, adalah ternyata ada tiga orang penyidik KPK yang ikut menangkap terdakwa Samin Tan.

Memang ketiga penyidik KPK yang menangkap itu bukan sebagai JPU KPK dalam perkara ini, tetapi yang patut dianalisis adalah ternyata ketiga Penyidik KPK yang menangkap terdakwa Samin Tan adalah yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilaksanakan KPK yang kemudian menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat.

Masalahnya adalah apakah tidak ada kaitan antara ketiga Penyidik KPK yang tidak lulus TWK itu dengan perkara suap dan gratifikasi yang dibebaskan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sebab, boleh jadi ada yang berprasangka lain bahwa putusan bebas itu ingin menunjukkan pada publik, bahwa ternyata ketiga Penyidik KPK yang menangkap terdakwa memang “tidak profesional” dalam melaksanakan tugas.

Buktinya, terdakwa yang ditangkap ternyata menurut Hakim Tipikor Jakarta Pusat, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana berupa memberi suap dan gratifikasi. Inilah yang patut diwaspadai, sehingga hemat saya lebih baik menunggu putusan MA.

Semoga Hakim Agung yang memeriksa perkara korupsi tetap memiliki sikap antikorupsi dan punya “integritas, profesional, dan berani melaksanakan amanah rakyat”. Semoga…

Makassar, 2 September 2021

(*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button