Analisis Hukum Pemberhentian Sementara Gubernur Karena Terlibat Korupsi

Perspektif Prof Marwan Mas

Ternyata Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (NA) telah Diberhentikan Sementara sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Hal tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Sulawesi Selatan Masa Jabatan Tahun 2018-2023.

Oleh: Marwan Mas
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa, Makassar

NURDIN ABDULLAH diberhentikan sementara sebagai Gubernur Sulawesi Selatan dengan mengacu pada Registrasi Perkara Nomor 45/Pid Sus-TPK/2021/PN Mks, tanggal 12 Juli 2021. Artinya, karena NA telah ditetapkan sebagai “Terdakwa” pada tanggal 12 Juli 2021 sehingga diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Gubernur Sulawesi Selatan.

Pemberhentian Sementara itu didasarkan pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana Diubah Dua Kali tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah). Ditegaskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah (gubernur dan/atau wakil gubernur) diberhentikan sementara dari masa jabatannya oleh Presiden, tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Register Perkara di Pengadilan.

Artinya, karena NA selaku Gubernur Sulawesi Selatan telah ditetapkan sebagai “Terdakwa” yaitu pada sidang pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan “Surat Dakwaan” pada tanggal 12 Juli 2021 dan NA “Diberhentikan Sementara sebagai Gubernur Sulawesi Selatan”. Dengan demikian, Wakil Gubernur diangkat sebagai “Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan” sampai ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika sudah ada putusan itu dan NA tetap dijatuhi pidana, maka NA “Diberhentikan Tetap” dan Wakil Guburnur ditetapkan sebagai “Gubernur Sulawesi Selatan 2018 sampai 2023”.

Selanjutnya ditegaskan bahwa “Apabila telah melalui peradilan ternyata Terdakwa diputus bebas karena terbukti tidak bersalah, maka Presiden mengaktifkan kembali (gubernur dan/atau wakil gubernur) yang bersangkutan, dan Menteri (Dalam Negeri) mengaktifkan kembali bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota”. Hal tersebut diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah.

Kemudian Pasal 84 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa “Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur, dan Menteri (Dalam Negeri) memberkentikan bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota”.

Pasal 84 ayat (3) UU Pemerintahan Daerah juga mengatur “Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden merehabilitasi gubernur dan/atau wakil gubernur, dan Menteri merehabilitasi bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota”. Demikian kajian hukum ini terhadap pemberhentian sementara, pemberhentian tetap, mengaktifkan kembali, atau merehabilitasi kepala daerah lantaran terkait korupsi atau tindak pidana lain. (*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button