Trending

Pemkab Bone Rasionalisasi APBD-P 2021 dan Rancangan APBD 2022

Andi Fahsar: Pembangunan Difokuskan pada 7 Skala Prioritas

Pemkab Bone merasionalisasi antara belanja dan pendapatan pada APBD Perubahan 2021-2022. Langkah itu dilakukan dengan mempertimangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan, asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

BONE, NEWSURBAN.ID — Bupati Bone HA Fashar M Padjalangi pada sidang paripurna DPRD mengatakan penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2021 dan penyusunan APBD tahun anggaran 2022 disusun secara rasional dan memperhatikan kondisi keuangan skala prioritas pembangunan daerah dengan tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah.

“Pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan optimis dan dapat dicapai dan diikuti dengan rasionalisasi belanja,” kata Fashar usai menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2021 dan APBD Tahun Anggaran 2022, Rabu, 8 September 2021.

Sidang paripurna di Ruang Rapat Paripurna, Kantor DPRD Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dihadiri Ketua DPRD Bone, Irwandi Burhan, Wakil Ketua DPRD, Bupati Bone, HA Fashar M Padjalangi serta jajaran Forkopimda dan Pimpinan OPD.

Fashar juga menyebutkan bahwa kebijakan umum anggaran APBD tahun 2021 dan kebijakan umum tahun anggaran 2022 merupakan penjabaran berdasarkan tujuh agenda prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 dan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022 dengan prioritas sasaran pembangunan.

Ketujuah agenda prioritas pembangunan tersebut:
1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas.
2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Peningkatan pelayanan pendidikan kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.
4. Percepatan pembangunan daerah yang bertumbuh pada desa dan kawasan per desaan.
5. Pengembangan inovasi daerah untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik.
6. Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pengembangan usaha.
7. Stabilitas keamanan ketertiban dan ketentraman serta Serta kemajemukan masyarakat.

Bupati Bone dua periode itu juga menjelaskan, kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas platform anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2021 serta kebijakan umum APBD dan prioritas platform anggaran sementara tahun anggaran 2022 yang telah disepakati bersama menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan peraturan perubahan APBD tahun anggaran 2021.

Begitu juga dengan rancangan APBD tahun anggaran 2022 agar alokasi anggaran pada program kegiatan dan sub kegiatan SKPD lebih realistis terukur dan akuntabel.

Fashar berharap kepada anggota DPRD Kabupaten Bone agar pengajuan nota Keuangan rancangan APBD Tahun anggaran 2021 dan Nota Keuangan rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 agar dibahas lebih lanjut dan mendapat persetujuan dalam waktu tidak terlalu lama. (fan)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button