Trending

PERSPEKTIF: Refleksi Putusan MK dan MA atas Pegawai KPK

Putusan dua puncak peradilan Indonesia dalam Sistem Peradilan Bifurkasi tidak mendukung penguatan kewenangan dan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai Puncak Peradilan Konstitusi dan Mahkamah Agung (MA)

Oleh: Marwan Mas
(Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa, Makassar)

TERNYATA putusan dua puncak peradilan Indonesia dalam Sistem Peradilan Bifurkasi tidak mendukung penguatan kewenangan dan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai Puncak Peradilan Konstitusi dan Mahkamah Agung (MA) sebagai Puncak Peradilan Umum. Akibat terburuknya, maka kondisi KPK sebagai salah satu “anak kandung reformasi” yang kinerjanya terhadap pemberantasan korupsi mendapat kepercayaan dan dukungan rakyat Indonesia, tetapi dalam realitasnya kini berada di ujung tanduk.

Betapa tidak, Putusan MK pada 3 Mei 2021 terhadap uji formil dan uji materi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Revisi UU KPK) ditolak oleh delapan Hakim Konstitusi. Hanya satu Hakim Konstitusi yang mengabulkan Uji Formil, begitupun Uji Materi hanya sebagian kecil (putusan minimalis) yang dikabulkan, sedangkan keberadaan Dewan Pengawas KPK tetap eksis dipertahankan oleh MK.

Begitu pula, Putusan MA pada awal September 2021, ternyata juga menolak permohonan uji materi yang diajukan oleh Pegawai KPK terhadap Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK).

Akibatnya, 75 Pegawai KPK yang tidak lulus TWK akan diberhentikan dengan hormat pada akhir bulan November 2021. Lantaran tidak ada harapan agar berharap kepada Presiden Jokowi untuk memintanya mengikuti Rekomendasi Ombudsman dan Rekomendasi Komnas HAM, termasuk mengangkat 75 Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di KPK, maka hemat saya adalah rakyat harus mengganti rezim yang berkuasa pada tahun 2024 saat pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan pemilihan Anggota Legislatif.

Sekali lagi saya tekankan harus berani mengganti Presiden/Wakil Presiden dan tidak memilih atau memenangkan Partai Politik yang berkoalisi dengan Presiden Jokowi. Apabila hal itu berhasil, saya percaya eksistensi KPK seperti saat dibentuk mulai dari KPK Jilid-1 sampai KPK Jilid-4 akan berkumandang kembali dalam pemberantasan korupsi secara berintegritas, profesional, dan berani melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Elektabilitas Anies Baswedan
Belakangan ini beredar pemberitaan di media sosial (Medsos) tentang ketakutan segelintir orang apabila Anies Baswedan menjadi Presiden Indonesia pada tahun 2024 akibat elektabilitasnya oleh lembaga survei Indonesia terus meningkat. Di pihak lain, ada juga yang memang berharap agar Rakyat Indonesia yang Mayoritas Muslim terus menggelorakan Anies. Malah ada yang mendorong agar “melawan” atau setidaknya “mengimbangi” pemberitaan yang mereka sebar ke masyarakat soal sosok Anies Baswedan yang mereka takutkan jadi Presiden menggantikan Presiden Jokowi sehingga harus dicegah.

Jika pun realitas menunjukkan dan selalu saya ungkap kalau hampir semua kekuasaan sudah dipegang lehernya oleh Presiden Jokowi, tetapi kita dan Rakyat Indonesia yang Mayoritas Muslim juga tetap yakin, bahwa rakyat mampu “melawan atau mengimbangi” pemberitaan yang mereka buat. Setidaknya rezim yang berkuasa saat ini bisa diganti secara demokratis dan aman.

Rakyat pendukung reformasi, para akademisi kampus, serta teman-teman aktivis antikorupsi dan demokrasi seyogianya bersatu melakukan perlawanan sesuai dengan bidang ilmu dan kapasitasnya masing-masing di masyarakat. Percayalah, bahwa dengan dukungan penuh Rakyat Indonesia yang Mayoritas Muslim, negeri ini bisa dibangun sesuai arah dan perjuangan reformasi dengan cara mengganti rezim dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2024.

Koalisi Partai Politik
Hanya perlu menjadi catatan penting yang harus diatensi, bahwa pada pemilihan presiden tahun 2024, PDI-P sudah dapat tiket untuk mengusulkan pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden lantaran sudah punya suara/kursi di DPR lebih dari 20%. Sementara Partai Politik (Parpol) lain harus mencari koalisi Parpol dengan mencukupi 20% suara/kursi parlemen. Tentu hal ini menjadi pekerjaan berat untuk memunculkan Anies Baswedan dengan pasangannya agar dapat dicalonkan oleh Parpol lantaran harus berkoalisi terlebih duhulu dengan Parpol lain.

Sementara, ada analisis dari pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun menyebut bahwa Partai Demokrat dan PKS pada Pemilu Legislatif 2024 terancam dihabisi sehingga tidak akan punya pendukung. Akan tetapi, semogalah prediksi tersebut tidak terjadi, sebab akan memengaruhi konstalasi dukungan terhadap Anies Baswedan dan pasangannya menjadi pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden pada tahun 2024.

Maka dari itu, sekali lagi agar semua komponen yang menginginkan perubahan perlu bersepakat dan menyatukan tekad, bahwa memang wajar melawan atau setidaknya mengimbangi kekuatan yang menolak eksisten Anies Baswedan untuk dicalonkan presiden.

Jangan hanya menonton mereka berbuat semaunya dalam meyakinkan rakyat pemilih agar tidak memilih Anies Baswedan pada pemilihan presiden nanti. Sekiranya mereka banyak dana lantaran didukung oleh konglomerat besar yang memang mendukung kekuatan rezim ini, tetapi rakyat harus yakin dan percaya bahwa dukungan dan pertolongan ALLAH SWT jauh lebih besar, lebih hebat, dan berkah. Semoga.

Makassar, 13 September 2021.

(*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button