Trending

Warga Wotu Ancam Boikot Pilkades Serentak di Luwu Timur

PMD Luwu Timur Tidak Serius Pemekaran Desa Arolipu

Namun, sampai saat ini belum diterbitkan kode nama data desa Arolipu. Masyarakat menilai cukup dirugikan atas tindakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  (PMD) Luwu Timur tidak serius melakukan hal tersebut. Cita-cita masyarakat untuk diikutkan desa Arolipu dalam Pilkades serentak menjadi pupus.

LUWU TIMUR, NEWSURBAN.ID — Warga Kecamatan Wotu mengancam akan memboikot Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Luwu Timur pada 02 November 2021 mendatang. Pemboikotan ini karena dinilai desa Arolipu sebagai desa persiapan tak kunjung jelas statusnya.

“Kami beri waktu lima kali 24 jam tak ada progres dilakukan oleh pemangku kebijakan. Kami tergabung pemuda dan tokoh masyarakat Wotu akan memboikot Pilkades di Luwu Timur. Serta kami akan melakukan aksi lebih besar lagi,” tegas Koordinator Lapangan (Korlap), Agil Nugraha dalam menggelar aksi di jalur dua, Kecamatan Wotu, Luwu Timur, Kamis (16/09/21).

Menurutnya, keberadaan desa Arolipu secara definitif adalah kebutuhan mendesak warga untuk percepatan pembangunan dan perekonomian masyarakat. Namun, kata Agil Pemerintah Daerah dan Dinas PMD Luwu Timur terkesan tidak serius menyelesaikan persoalan desa persiapan Arolipu.

“Warga menyesalkan tindakan pemerintah daerah dan dinas terkait belum mampu menyelesaikan persoalan desa persiapan Arolipu. Apa yang dikerjakan selama terkesan hanya menghabiskan keuangan daerah tanpa memberikan hasil positif bagi masyarakat Desa Arolipu,” tandasnya.

Para Pendemo Memblokade Jalan Trans Sulawesi tepatnya di jalur dua, Kecamatan Wotu, Luwu Timur, Kamis (16/09/21).

Bahkan, Agil menambahkan, pemerintah setempat dalam hal ini camat wotu juga terkesan kurang mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat.

“Kami juga masyarakat Arolipu menyesalkan sikap camat Wotu yang dianggap kurang mampu memfasilitasi pembentukan Desa Arolipu dari desa persiapan menjadi Desa definitif,” ungkapnya.

Sebelumnya, desa persiapan Arolipu menjadi desa defenitif dari pemekeran desa Bawalipu  tidak ada masalah kelengkapan dan keabsahan dokumennya. Ini setelah Ketua dan Anggota DPRD serta Bupati Luwu Timur mengunjungi Ditjen Kemendagri RI.

“Kami DPRD mendorong Kemendari dan DPMD Sulsel untuk merampungkan berkas yang diminta. Kita berharap semoga segera terbit kode nama data desa Arolipu awal tahun 2021,” tutur Amran Syam.

Di pemerintah pusat, kata dia, sedang moratorium pemekaran desa. Rencananya moratorium itu akan berakhir pada Desember 2020. Setelah moratorium dicabu kode nama dan data Desa Arolipu dipastikan langsung diterbitkan.

“Pada intinya semua sudah memenuhi syarat 100 persen. Dan pihak Kemendagri sudah mengakui untuk diteruskan,” imbuhya.

Namun, sampai saat ini belum diterbitkan kode nama data desa Arolipu. Masyarakat menilai cukup dirugikan atas tindakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  (PMD) Luwu Timur tidak serius melakukan hal tersebut. Cita-cita masyarakat untuk diikutkan desa Arolipu dalam Pilkades serentak menjadi pupus. (*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button