Trending

Budi Hastuti Minta Warga Tertib Administrasi untuk Peningkatan PAD

Sosialisasi Bahas Perda Retribusi Perizinan

“Biaya penertiban dokumen izin meliputi berbagai pengawasan dilapangan, penegakan hukum dan dampak negatif atas pemberian izin,” ungkap Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti, menggelar sosialisasi peraturan daerah (perda) nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Hotel Travelers, Jalan Lamadukelleng Buntu, Selasa (21/09/21).

Pembahas persoalan perizinan, Budi mengaku, berkaitan dengan administrasi. Beberapa jenis izin yang menarik retribusi seperti pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin minol.

“Tadi, saya hanya mengimbau masyarakat untuk tertib administrasi. Ini bentuk dukungan kita peningkatan PAD kota Makassar,” jelas Budi Hastuti.

Kata Politisi Gerindra ini, di regulasi menetapkan prinsip dan sasaran tarif retribusi perizinan sebagai dasar pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelengaraan pemberian izin.

“Biaya untuk menerbitkan dokumen izin meliputi berbagai pengawasan dilapangan, penegakan hukum dan dampak negatif atas pemberian izin,” ungkapnya.

Baca juga: Sosper, Budi Hastuti: Setiap Kantor Wajib Siapkan Ruang Khusus Pemberian ASI

Terpisah, Narasumber Kegiatan, Andi Zulkifli menjelaskan, tidak semua pengurusan perizinan di bebankan retribusi. Hanya perizinan tertentu saja.

Perizinan tertentu yang di maksud, pemerintah daerah memberikan izin secara pribadi atau badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

Izin yang di berikan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.

“Kalau retribusi itu uangnya masuk ke PAD untuk pembangunan. Izin tersebut di atur oleh pemerintah,” ungkapnya.

Dia pun mengatakan keberadaan perda ini tidak lain untuk mendorong peningkatan PAD. Di mana perda ini mengatur SOP pemberian izin, termasuk besaran retribusi yang mesti di bayarkan ke pemerintah.

“Misalnya IMB. Siapapun yang urus IMB, pasti membayar retribusinya,” jelasnya. (*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button