Ari Ashari Ungkap Kasus Kekerasan Anak Kota Makassar Meningkat

467 Kasus kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2020

“Anak itu punya hak untuk dilindungi, jadi sekalipun dia itu anak kita bukan berarti kita bisa semena-mena dengan mereka. Bahkan, orang tua juga bisa di pidana jika melakukan kekerasan terhadap anak,” kata Anggota DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, kegiatan sosialisasi perda, di Hotel Pesonna, Rabu (22/09/21).

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Jumlah angka kasus kekerasan terhadap anak di Kota Makassar, semakin meningkat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, mencatat terdapat 467 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang 2020.

Anggota DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, tidak menginginkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat. Apalagi pemerintah kota sudah memiliki regulasi tentang perlindungan anak.

Dia pun mengajak masyarakat untuk menyosialisasikan Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, baik kepada keluarga atau tetangga sekitar.

Menurut dia, sosialisasi ini penting untuk menekan angka kekerasan, khususnya terhadap anak yang kian marak terjadi. Banyak kasus justru melakukan oleh orang tua sendiri.

Baca juga: Ari Akan Revisi Perda Baca Tulis Alquran

“Anak itu punya hak untuk dilindungi, jadi sekalipun dia itu anak kita bukan berarti kita bisa semena-mena dengan mereka. Bahkan, orang tua juga bisa di pidana jika melakukan kekerasan terhadap anak,” kata Ari, kegiatan sosialisasi perda, di Hotel Pesonna, Rabu (22/09/21).

Karenanya, Legislator Partai NasDem itu meminta masyarakat untuk merealisasikan dan menyosialisasikan isi dari regulasi tersebut. Dia berharap masyarakat bisa segera malapor jika menemukan segala bentuk kekerasan yang terjadi terhadap anak.

“Kalau kita melihat kekerasan terhadap anak di sekitar lingkungan anda laporkan, bagaimana bentuknya baik fisik maupun non-fisik,” ungkap dia.

Baca juga: Legislator Asri Ashari Ilham: Peran Guru Sangat Vital, Banyak Bergaji Minim

Kewajiban Pemerintah

Sementara, Plt Kepala DPPPA Kota Makassar, Achi Sulaiman selaku narasumber menekankan perlindungan anak merupakan kewajiban semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun orang tua.

“Jadi dengan adanya perda ini, perlindungan anak itu bukan hanya kewajiban pemerintah tapi kita semua. Khususnya orang tua,” ucap Achi.

Kata dia, saat ini pemerintah kota sudah memiliki UPTD PPA Kota Makassar yang terletak di Jalan Anggrek Kecamatan Panakkukang. UPTD ini di bentuk untuk memastikan anak-anak di Kota Makassar mendapat perlindungan.

Beberapa persoalan anak di tangani UPTD PPA Kota Makassar, diantaranya kekerasan diskriminasi, perlindungan khusus, eksploitasi, penelantaran, hingga perkawinan anak.

“Ada beberapa layanan di UPTD PPA yang bisa diakses secara gratis. Bisa datang langsung ke kantor atau melalui call center 112,” papar dia. (*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button