Abdul Hayat Jadi Irup di Hari Agraria dan Tata Ruang ke 61

Memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang

Di mana hanya ada tiga persyaratan dasar yang di butuhkan dalam rangka kegiatan berusaha. Yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan dan Detail Tata Ruang (RDTR).  Pemerintah daerah harus di dorong dan percepat penerbitannya.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat selaku Inspektur Upacara (Irup), membacakan sambutan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, di halaman Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN), Jumat (24/09/21).

Upacara dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) tahun ke-61. Abdul Hayat menyampaikan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2021. Mengusung tema Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui PelayananTata Ruang dan Pertanahan yang Profesional.

Dengan maksud melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan turunannya, untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia dengan cara memberikan kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mendorong investasi.

Baca juga: Abdul Hayat Apresiasi Program TKS Perluasan Ketenagakerjaan

Menurutnya, salah satu tujuannya adalah memperbaiki persoalan perizinan kegiatan berusaha, memberikan ruang yang lebih luas dan peran penting bagi tata ruang sebagai ujung tombak dalam pemberian izin berusaha.

Untuk itu, melalui penyederhanaan persyaratan. Di mana hanya ada tiga persyaratan dasar yang di butuhkan dalam rangka kegiatan berusaha. Yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan dan Detail Tata Ruang (RDTR).  Pemerintah daerah harus di dorong dan percepat penerbitannya.

“Sejalan dengan semangat percepatan pemulihan ekonomi nasional. Hari ini akan di luncurkan Sistem Pendaftaran Online Aplikasi Loketku dan Aplikasi Permohonan Informasi Online. Dengan adanya layanan elektronik, maka masyarakat lebih yakin mengenai kelengkapan berkasnya. Sebelum datang ke kantor pertanahan. Pelayanan pertanahan secara elektronik ini nantinya akan meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan transparansi pelayanan,” ungkap Abdul Hayat.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, Presiden telah menyerahkan Sertipikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dan hasil penyelesaian konflik pertanahan sebanyak 124.120 sertipikat di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota. Selanjutnya, perlu dikawal mengenai pemberdayaan masyarakatnya (access reform) untuk memastikan penerima sertipikat mendapatkan akses permodalan.

Baca juga: Abdul Hayat Harap Kesadaran Masyarakat Penguna Transportasi Laut

Dalam rangka memerangi Kejahatan Pertanahan atau yang di kenal dengan mafia tanah semakin meresahkan masyarakat. Kementerian ATR/BPN bekerja sarna dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk bersama-sama mengurangi dan memberantas Mafia Tanah sampai ke akarnya. Beberapa kasus besar sudah di ungkap, ada yang sudah di vonis dan ada juga yang sedang dalam proses hukum.

“Bagi pegawai Kementerian ATR/BPN baik ASN ataupun PPNPN jangan sekali-kali menjadi bagian dari mafia tanah. Saya tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas bahkan memecat oknum yang terbukti terlibat,” terangnya.

Terakhir, kata Abdul Hayat, semangat perubahan ini hendaknya menjadi landasan pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk dapat menjaga integritas, selalu bekerja keras, inovatif, kolaboratif, dan kreatif dalam menghadapi perubahan organisasi ke depan.

Maka dari itu, seleksi untuk rekrutmen pegawai ataupun promosi pejabat sudah dilakukan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) dan talent pool, sehingga penerimaan atau promosi dapat dilakukan dengan lebih profesional dan bertanggung jawab. (*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button