Trending

BKD Sulsel: Prof Jufri Masuk Bukan Jalur Undangan, Tapi Ikuti Lelang Terbuka

Perihal Surat Penarikan Kembali Jufri oleh Rektor UNM

BKD Provinsi Sulawesi Selatan, Imran Jausi menjelaskan, jika masuknya akademisi dari Universitas Negeri Makassar (UNM), sebagai pejabat di Pemprov Sulsel. Lanjutnya, bukan melalui jalur undangan atau permintaan dari Pemprov Sulsel. Melainkan yang bersangkutan mengikuti lelang terbuka.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Kepala BKD Provinsi Sulawesi Selatan, Imran Jausi mengaku, pemutasian 10 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) Lingkup Pemprov Sulsel, pada 24 September 2021 lalu. Telah sesuai dengan aturan. Menurutnya, telah mendapatkan persetujuan dari KASN dan Kementerian Dalam Negeri RI.

Kata Imran, mutasi Muhammad Jufri dari Kepala Dinas Pendidikan Sulsel di pindahkan sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sulsel. Apalagi sebelumnya, Muhammad Jufri pun telah mengikuti job fit.

Imran menjelaskan, jika masuknya akademisi dari Universitas Negeri Makassar (UNM), sebagai pejabat di Pemprov Sulsel. Lanjutnya, bukan melalui jalur undangan atau permintaan dari Pemprov Sulsel. Melainkan yang bersangkutan mengikuti lelang terbuka.

Baca juga: Plt Gubernur Sulsel Lantik 10 Pejabat Eselon II

“Penerimaan Prof. Jufri sebagai kadis, bukan melalui jalur Pemprov yang meminta ke UNM. Tapi pemerintah provinsi itu membuka seleksi terbuka itu yang di ikuti tidak hanya dari internal Pemprov. Tapi sangat di mungkinkan juga dari eksternal karena ini adalah jabatan tinggi Pratama (Eselon II). Sehingga aturan tetap berlaku tanpa syarat kepada yang bersangkutan. Dan itu yang di lakukan secara sadar oleh yang bersangkutan untuk ikut seleksi,” jelasnya, Senin (27/9/2021).

Dalam Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019, pasal 12 menjelaskan, kata dia, bahwa proses seleksi bagi yang ikut seleksi terbuka. Dalam hal ini lelang jabatan di instansi pemerintah itu wajib untuk proses mutasi. “Artinya, yang bersangkutan itu secara sadar dan di setujui oleh pimpinannya (Jufri).  Hal ini pak Rektor (UNM) untuk proses mutasi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” katanya.

Mengenai hasil job fit dan munculnya surat penarikan kembali oleh Rektor UNM. Imran menyampaikan, bahwa kompetensi seorang pejabat tinggi pratama tidak hanya dalam hal teknis saja.

“Sesungguhnya proses assessment center itu memang menggunakan metode pendekatan multi asesor. Dengan multi instrumen, sehingga kompetensi seseorang itu bisa di ukur dengan baik. Dan apa yang ingin di capai dari situ tentunya ada kemampuan manajerial, kemampuan teknis, dan kemampuan sosio kultural. Jadi tiga kompetensi itu, bahkan biasa kita bilang di lengkapi dengan kompetensi pemerintahan. Inilah yang di olah oleh pansel. Sehingga memberikan rekomendasi kepada seseorang peserta job fit, boleh satu jabatan, boleh dua jabatan bahkan tiga jabatan,” terangnya.

Baca juga: Plt Gubernur Sulsel Minta ASN Loyal Pada Pekerjaan Saat Melantik 77 Pejabat

Menurutnya, seorang Kepala OPD perlu memiliki kompetensi manajerial. “Saya kira Prof Jufri bisa di OPD apa saja, karena kemampuan manajerial. Eselon 3 sebagai the backbone of birokrasi atau tulang punggung birokrasi itulah yang menopak OPD memberikan penguatan kepada kepala OPD karena justru lebih banyak kepada manajerial saja,” tuturnya.

Para pejabat yang baru saja di mutasi beberapa hari lalu, kata dia, telah mendapat persetujuan dari KASN dan Kemendagri. “Direkomendasikan oleh kasn maupun Kementerian Dalam Negeri itu sudah sesuai hasil dari rekomendasi dari pansel yaitu memberikan beberapa alternatif jabatan yang sesuai untuk yang ikut job fit, termasuk Prof Jufri. Jadi rekomendasi juga menyebutkan yang bersangkutan bisa di Dinas Pariwisata dan kebudayaan.

Perihal surat penarikan kembali Jufri oleh Rektor UNM, kata dia, “Tentu di kembalikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini pejabat bina kepegawaian. Jadi secara umum kami di BKD masih menunggu arahan daripada Bapak Plt Gubernur terkait usulan permintaan kembali penarikan daripada yang bersangkutan. Pemprov boleh menerima (permintaan) dalam hal ini mengembalikan karena namanya usulan. Namun boleh juga mengatakan tidak, karena masih membutuhkan yang bersangkutan di jabatan yang itu. Dan ini sah-sah saja. Karena yang bersangkutan secara sadar sudah ikut lelang jabatan untuk ingin mutasi atau ingin pindah di Pemerintah Provinsi. Karena ketika dia ikut lelang jabatan sama dengan permohonan pindah mutasi,” pungkasnya. (*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button