Trending

Penyidik KPK Geledah Tiga Lokasi Kasus Jaul Beli Jabatan di Probolinggo

Dugaan Kasus Jual Beli Jabatan Kades

Penggeledahan Tiga lokasi, Kata Plt Juru bicara KPK Ali Fikri , pihaknya menemukan dan mengamankan bukti di antaranya berbagai dokumen terkait dengan perkara.

JAKARTA, NEWSURBAN.ID — Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemabli melakukan penggeledahan di tiga lokasi. Penggeledahan itu terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan kepala desa (kades) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021.

“Tim Penyidik, telah melakukan penggeledahan secara berturut-turut pada Jumat (24/9/2021), berlokasi di Kantor Dinas Penanaman Modal.  Dan PTSP (Mal Pelayanan Publik) Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur,” ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (27/9/2021).

Baca juga: KPK Tahan 17 Tersangka Dugaan Jual Beli Jabatan di Probolinggo

“Dan Sabtu (25/9/2021) yang berlokasi di 2 tempat yaitu rumah kediaman dari pihak yang terkait dengan perkara ini. Beralamat di Kalirejo Dringu Kabupaten Probolinggo dan di Semampir Kraksaan Kabupaten Probolinggo,” tambahnya.

Dari 3 lokasi tersebut, kata Ali, pihaknya menemukan dan mengamankan bukti di antaranya berbagai dokumen terkait dengan perkara.

“Selanjutnya akan mencocokkan mengenai keterkaitan bukti-bukti di maksud. Dengan perkara ini dan kemudian di lakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara tersangka PTS dkk,” ungkapnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 22 orang sebagai tersangka. Dengan kasus dugaan suap jual beli jabatan kepala desa (kades) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021.

Baca juga: KPK Pastikan Kasus Jual Beli Jabatan di Tanjungbalai Tetap Berjalan

Sebagai tersangka penerima, yakni Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya anggota DPR RI. Di ketahui juga pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo 2003-2008 dan 2008-2013 Hasan Aminuddin (HA).

Kemudian, Doddy Kurniawan (DK), aparatur sipil negara (ASN)/Camat Krejengan, Kabupaten Probolinggo, dan Muhammad Ridwan selaku ASN/Camat Paiton, Kabupaten Probolinggo.

Sementara, delapan belas orang tersangka sebagai pemberi suap. Yaitu Sumarto (SO), Ali Wafa (AW), Mawardi (MW), Mashudi (MU) dan Maliha (MI). Serta Mohammad Bambang (MB), Masruhen (MH), Abdul Wafi (AW), Kho’im (KO), Akhmad Saifullah (AS) dan Jaelani (JL).

Adapula bernama Uhar (UR), Nurul Hadi (NH), Nuruh Huda (NUH), Hasan (HS), Sahir (SR), Sugito (SO), dan Samsudin (SD). Kesemuanya merupakan ASN Pemkab Probolinggo.

Perkara ini berawal pada 27 Desember 2021. Di mana pada saat itu akan di lakukan pemilihan Kepala Desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo. Namun di lakukan pengunduran jadwal pemilihan sehingga terhitung 9 September 2021 terdapat 252 Kepala Desa dari 24 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.

Baca juga: Hati-hati! Ada Oknum Mengaku Tim Danny-Fatma, Jual Jabatan Lurah Seharga Rp9 Juta

Sehingga, untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa tersebut maka akan di isi oleh Penjabat Kepala Desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya di lakukan melalui Camat.

Namun, ada persyaratan khusus di mana usulan nama para Pejabat Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan HA. Persetujuan itu, dalam bentuk nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari PTS dan para calon Pejabat Kepala Desa. Juga di wajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang.

Maka di mintailah tarif menjadi Pejabat Kepala Desa sebesar Rp20 juta di tambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5juta/hektar.

Atas ulahnya, sebagai pemberi SO dkk di sangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan sebagai penerima HA, PTS, DK dan MR di sangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button