Trending

Penggiat Antikorupsi Minta Dugaan KKN Kadisdik Sulsel Dorong ke Ranah Hukum

Prof Jufri Jabat Kadisdik Provinsi Sulsel

Anti Korupsi Djusman AR mengatakan persolan itu tidak boleh di biarkan begitu saja bergulir di ruang publik.

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID —  Jabatan Prof Jufri sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Sulsel, menjadi polimik. Pasalnya, sejumlah kalangan menyoroti jabatan atas Dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Salah satunya datang dari Tokoh Anti Korupsi Djusman AR. Ia mengatakan persolan itu tidak boleh di biarkan begitu saja bergulir di ruang publik.

Menurut Djusman, hal berpotensi melahirkan prasangka-parsangka buruk karenanya menjadi wajib di dorong ke ranah hukum.

“Itu menjadi wajib bagi penegak hukum. Baik Polda atau Kejati untuk segera melakukan tindakan penyelidikan. Apalagi dugaan korupsi bukan merupakan delik aduan, artinya tanpa ada laporan resmi dari masyarakat wajib hukumnya menindaklanjuti. Hal itu juga diatur dalam pasal 102 KUHAP bahwa penyelidik yang mengetahui. Menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa patut diduga merupakan tindak pidana wajib. Segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan,” tegas Djusman AR, Selasa (28/9/2021).

Baca juga: BKD Sulsel: Prof Jufri Masuk Bukan Jalur Undangan, Tapi Ikuti Lelang Terbuka

Lanjutnya, dirinya menjelaskan bahwa terdapat petunjuk permulaan yang cukup bagi penyidik untuk menindaklanjutinya, diantaranya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Guru Besar asal UNM tersebut.

“Inikan terdapat dua substansi. Terhadap keputusan Inspektorat Sulsel, merekomendasikan untuk menghentikan kegiatan tes psikotes siswa. Dan kedua, pemenang perusahaan tes psikotes itu dari CV Perfect Counsultant, direkturnya diduga anaknya sendiri Prof Jufri bernama Nu Iz Az,” ujarnya.

Lebih jauh Djusman menjelaskan, bila dugaan kedua itu benar tentu berpotensi melanggar pasal 22 Undang-Undang No 5/1999 (Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat). Serta Kepres No 18/2000 dan Kepres No 80 /2003 tentang PBJ. Belum lagi kalau kita bicara soal undang-undang korupsi, tapi semuanya itu penyidiklah yang lebih paham.

Baca Juga: Menko Luhut Somasi Haris Azhar, Begini Tanggapan Djusman AR

“Dalam BAB. VIII UU No 5/1999 dengan jelas mengatur dua macam sanksi berbentuk Hukum bagi para pihak yang melakukan persekongkolan tender. Baik itu sanksi Administrasi dan sanksi Hukum,” tandasnya.

Olehnya itu, Djusman menyerahkan kepada pihak aparat untuk menyelidiki dugaan KKN tersebut.

“Penggunaan anggaran psykotes yang di tarik dari dana BOS. Reguler sebagaimana mengatur dalam Permendikbud No 6/2021 tentang petunjuk teknis penggunaannya juga menuntut di kaitkan. Apakah sudah benar atau melabrak? Ya semuanya kita serahkan penyidik,” tutur Djusman, sembari tersenyum.

Selain itu, juga menanggapi pernyataan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof. Husain Syam terkait permintaan di tariknya Prof Jufri kembali ke Kampus almamater orange tersebut.

“Itu otoritasnya dan wajar-wajar saja dilakukan oleh seorang Rektor. Tapi tentu, bukan berarti tidak mempertanggujawabkan apa yang menjadi tanggungjawab Prof Jufri semasa menjabat sebagai Kadis Pendidikan Sulsel,” tuturnya.

Baca Juga: Ikut Bertanggung Jawab! Djusman AR Minta Penyidik Periksa Banggar DPRD Makassar Kasus RS Batua

Sebelumnya Inspektorat Sulsel mengeluarkan rekomendasi pemberhentian proyek psikotes siswa yang di kerjakan oleh CV Perfect Counsultant demi menghindari adanya temuan dalam pelaksanaan proyek itu.

Nyatanya, Dinas Pendidikan Sulsel tetap ngotot melanjutkan proyek dan mengabaikan rekomendasi Inspektorat.

Tahun 2020 lalu, Inspektorat memutuskan Kepala Dinas Pendidikan Sulsel menginstruksikan Kepala Cabang Dinas untuk memerintahkan secara tertulis kepada masing-masing kepala sekolah agar tahun 2021 tidak ada lagi kegiatan tes psikotes bakat dan minat siswa peserta didik baru.

Ternyata tahun ini, Dinas Pendidikan Sulsel masih menyelenggarakan tes psikotes bakat dan minat siswa peserta didik baru. Panitia pelaksana yang di ketuai Andi Umar Patta (Ketua MKKS SMK Sulsel) ini, di SK-kan langsung Kepala Dinas, Prof Muh Jufri. Pelaksana psikotes adalah PT Santiang Gammara Jaya, yang beralamat di Jalan Pedati No 2, Kramat Jati, Jakarta Timur. (*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button