Trending

Bukan Jadi Penyidik, 56 Pegawai KPK Ditarik Polri Sebagai ASN

Sebanyak 56 pegawai KPK yang dipecat dan bakal ditarik ke Polri bukan ditempatkan sebagai penyidik, melainkan sebatas jadi ASN.

JAKARTA, NEWSURBAN.ID — Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipecat dan bakal ditarik ke Polri tidak ditempatkan sebagai penyidik.

Mahufud melalui akun twitter pribadinya mengatakan, mereka akan dijadikan sebatas jadi Aparatur Sipil Negara (ASN). “Bukan penyidik, tapi ASN,” tulis Mahfud melalui akun twitter pribadinya, Rabu (29/9/2021).

Menkopolhukam tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme penarikan 56 pegawai KPK itu ke Bareskrim Polri. Mahfud hanya menjelaskan bahwa tugas 56 pegawai yang secara resmi bakal dipecat besok, Kamis (30/9) menurut Mahfud, akan diatur lebih lanjut. “Nanti tugasnya diatur lagi,” kata Mahfud.

Baca Juga: 75 Pegawai Tak Lolos TWK Kompak Laporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke Dewas

Sementara Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Agus Andrianto pun mengonfirmasi 56 pegawai KPK yang bakal direkrut sebabai ASN di Bareskrim Polri. Mereka tidak akan menjadi penyidik.

Menurutnya, hal tersebut berdasar pada Undang-Undang Polri yang menyebut bahwa penyelidik, penyidik, maupun penyidik pembantu harus merupakan anggota Polri.

“Berdasarkan UU Kepolisian enggak (jadi penyidik) ya, karena penyidik, penyidik pembantu maupun penyelidik itu anggota Polri bukan ASN Polri,” kata Agus.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menyatakan bakal menarik 56 pegawai KPK yang dipecat untuk menjadi ASN di Bareskrim Polri.

Menurut Listyo pihaknya telah menyampaikan keinginan ini kepada Presiden Joko Widodo melalui surat beberapa waktu lalu. Pada Senin (27/9), pihaknya kemudian menerima surat balasan dari Jokowi yang disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

“Tanggal 27, kami mendapatkan surat jawaban dari Pak Presiden, melalui Mensesneg, secara tertulis. Prinsipnya, beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri,” kata Listyo dalam konferensi pers di Papua, Selasa (29/9/2021).

Pernyataan itu direspons Mahfud, bahwa keputusan Presiden Jokowi menyetujui permohonan Kapolri tersebut.

Menurutnya kebijakan Jokowi, juga memiliki dasar hukum, yakni Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Kata Mahfud, Jokowi di sisi lain juga bisa mendelegasikan hal ini kepada Polri maupun institusi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan. “Kebijakan Presiden yang menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan mereka sebagai ASN juga benar,” ujar Mahfud. (*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button