Trending

OPINI: Melemahkan Kekuatan dan Eksistensi KPK

Skenario Rezim Jokowi Runtuhkan Lembaga Anti Rasuah

Begitulah desain Presiden Jokowi dan Rezimnya yang ingin mengerdilkan dan membungkam kekuatan. Eksistensi KPK dari dalam secara pelan-pelan tidak menyentuh anggota rezimnya di legislatif dan eksekutif yang begitu banyak terjerat jaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Oleh Marwan Mas

(Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa)

REZIM ini semakin berkuasa melemahkan eksistensi KPK dengan beragam cara, seperti membentuk UU Nomor 19 Tahun 2019.  Yang mana di dalamnya membentuk Dewan Pengawas (Dewas) yang memberikan izin tertulis terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Bahkan, ada rencana Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) merekrut 56 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diselenggarakan oleh Pimpinan KPK Jilid-V.

Sebab, ada sinyal kuat bahwa rekrutmen baru Pegawai KPK. Sebetulnya ingin mengganti semua Penyidik Intern (Independen) dari luar unsur Kepolisian yang dulu direkrut oleh KPK Jilid-III. Salah satunya adalah penyidik senior KPK Novel Baswaedan sebagai salah satu dari 56 Pegawai KPK diberhentikan. Lantaran dinilai tidak lulus TWK. Novel Baswedan adalah Penyidik yang memimpin OTT terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta.

Baca juga: PERSPEKTIF: Refleksi Putusan MK dan MA atas Pegawai KPK

Betul-betul sistematis cara melumpuhkan eksistensi dan kekuatan KPK dari dalam yang dulu begitu kuat saat KPK Jilid-I sampai KPK Jilid-IV. Di mana dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya memberantas korupsi (pencegahan dan penindakan) sangat independen, berintegritas, profesional, dan berani. Begitulah desain Presiden Jokowi dan Rezimnya yang ingin mengerdilkan dan membungkam kekuatan. Eksistensi KPK dari dalam agar secara pelan-pelan tidak menyentuh anggota rezimnya di legislatif dan eksekutif yang begitu banyak terjerat jaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Padahal, sebetulnya keberadaan dan kekuatan KPK di bangun oleh Presiden Megawati dengan dukungan ketentuan hukum, dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kemudian di ubah kedua kalinya oleh UU Nomor 19 Tahun 2019. Akan tetapi, kenapa mereka begitu bersemangat dan serius mengerdilkan KPK yang mendapat dukungan besar dan apresiasi rakyat dalam memberantas korupsi (pencegahan dan penindakan). “Saya kira kita dan Rakyat Indonesia sudah tahu jawabannya itu semua”.

Cara Lain Bubarkan KPK

Ternyata Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) berencana akan merekrut 56 Pegawai KPK yang di berhentikan sebagai penyidik karena tidak lulus TWK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kepolisian. Boleh jadi mereka nantinya yang direkrut itu di angkat sebagai penyidik dalam pemberantasan korupsi. Beginilah cara lain  membubarkan KPK.

Sebab. Jika rekrutmen Kapolri di Kepolisian berhasil dan 56 Pegawai KPK yang di berhentikan.  Jadi yang direkrut penyidik di Kepolisian dan berhasil dengan baik melaksanakan tugasnya. Seperti ketika dia di KPK dulu, maka inilah yang menjadikan alasan bahwa Kepolisian sekarang lebih hebat kinerjanya dalam memberantas korupsi ketimbang KPK. Oleh karena itu, kita kembalikan saja penyelidikan dan penyidikan KPK kepada Kepolisian secara utuh seperti dulu dan tidak perlu lagi ada KPK, termasuk Kejaksaan tidak membutuhkan lagi melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sulsel Teken Petisi Tolak RUU KPK

Pembubaran KPK merupakan tujuan akhir meski saat ini tidak langsung dilakukan secara kasat mata. Sebab akan mendapat perlawanan rakyat jika langsung membubarkan KPK, sehingga ada cara tertentu yang perlu dilakukan. Akan tetapi, cara tertentu itu sudah mulai terbaca, dan dugaan kuat saya yang mengarah kepada pembubaran KPK, adalah menguatkan Kepolisian dalam pemberantasan korupsi.

Ada dugaan kuat kalau Pemerintah melalui rekrutmen 56 Pegawai KPK di Kepolisian yang di berhentikan di KPK karena tidak lulus TWK. Bukan hanya ingin pemberantasan korupsi di KPK meningkat. Melainkan, juga ingin menunjukkan pada publik bahwa pemerintah tetap memperhatikan nasib 56 Pegawai KPK itu yang heboh di ruang publik.

Ini semua desain yang diskenariokan secara sistematis dan tepat sasaran. Yaitu “membubarkan KPK” yang sejak kelahirannya sampai KPK Jilid-IV. Sebagai “anak kandung reformasi” yang mendapat dukungan luas dan apresiasi rakyat. Maka itu, para aktivis antikorupsi dan demokrasi, warga kampus. Serta rakyat Indonesia tidak cepat terlena oleh permainan penguasa dan rezimnya terhadap pemberantasan korupsi. (*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button