Trending

Sidang NA! JPU KPK Hadirkan Ipar Nurdin hingga Penjaga Kebun

JPU KPK Hadirkan Enam Saksi Kasu Nurdin Abdullah

Sidang pemeriksaan saksi Nurdin Abdullah bersama Sekretaris Dinas PUTR Sulsel, Edy Rahmat terjerat kasus gratifikasi proyek infrastruktur Sulsel. Di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Kamis (30/9/2021).

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembali menghadirkan enam saksi pada persidangan Gubernur Sulsel non-aktif Nurdin Abdullah.

Sidang pemeriksaan saksi Nurdin Abdullah bersama Sekretaris Dinas PUTR Sulsel, Edy Rahmat terjerat kasus gratifikasi proyek infrastruktur Sulsel. Di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Kamis (30/9/2021).

Sidang dipimpin oleh Ibrahim Palino, di dampingi dua hakim anggota di Ruang Sidang Utama Harifin A Tumpa Pengadilan Tipikor Makassar. Lima orang saksi hadir di Pengadilan Tipikor Makassar dan satu saksi hadir secara online.

Persidangan saksi tersebut yakni Muhammad Nusran (dosen), Said Dg Mangung (penjaga kebun), Noko Dg Rara (kepala Dusun Arra, Maros). Dan Nasruddin Baso (Camat Tompobulu Maros).

Baca juga: JPU KPK Akan Hadirkan 30 Saksi Dipersidangan Nurdin Abdullah

Bahkan sidang itu, hadir Muh Hasmin Badoa. Merupakan ipar Nurdin Abdullah (anggota DPRD Maros), dan hadir secara online Mega Putra Pratama (swasta).

Sebelum memberikan keterangan. Keenam saksi diambil sumpah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Makassar, untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.

“Kalau Saudara tidak tahu, sampaikan tidak tahu. Tapi jangan pura-pura tidak tahu. Kalau Saudara lupa, sampaikan lupa tapi jangan pura-pura lupa,” ujar Ketua Majelis Hakim Ibrahim Palino.

Sebelumnya, Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat terancam pidana dalam Pasal 12 huruf a UU No 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

Baca juga: Penyuap Nurdin Abdullah, JPU KPK Tuntut Agung Sucipto 2 Tahun Penjara

Dan kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan ancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dengan ancaman hukum minimal 4 tahun, dan maksimal 20 tahun, dengan denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi. Dan Nepotisme jo Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca juga: Saksi Ungkap Ada Istilah Jatah “Gedung Putih” di Kasus Nurdin Abdullah

Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam dakwaan yang di bacakan M. Asri, NA dugaan menerima suap dari Anggu. Senilai Rp 2,5 miliar dan 150 ribu Dollar Singapura (SGD) atau senilai Rp 1 miliar 590 juta (kurs Dollar Singapura Rp 10.644).

Selain itu, Nurdin juga menerima dari kontraktor lain senilai Rp 6,5 miliar dan SGD 200 ribu atau senilai Rp 2,1 miliar (kurs Dollar Singapura Rp 10.644). (*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button